PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

PERMEN Nomor 14 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

MENETAPKAN Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 2

Article 5

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA DASAR TEKNIS (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN) TELEKOMUNIKASI NASIONAL RENCANA DASAR TEKNIS (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN) TELEKOMUNIKASI NASIONAL PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Sektor telekomunikasi mempunyai dimensi internasional, meskipun bobot tanggung jawabnya ada di ruang lingkup nasional. Oleh karena itu konstelasi sektor telekomunikasi nasional pada umumnya tidak terlepas dari dampak perkembangan global. Penerapan UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah membawa perubahan mendasar pada industri telekomunikasi di INDONESIA. Perubahan tersebut diantaranya pasar telekomunikasi INDONESIA yang sebelumnya berbentuk monopoli menjadi kompetisi penuh. Oleh karena itu arah pengembangan telekomunikasi kedepan harus berorientasi pada industri dan persaingan usaha yang sehat untuk mendorong layanan telekomunikasi yang lebih efisien, dimana peran pemerintah dititikberatkan sebagai penentu kebijakan, regulasi, dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi. Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional 2000 (FTP Nasional 2000) telah mengalami sejumlah perubahan untuk menjawab kebutuhan industri telekomunikasi. Terdapat 7 (tujuh) kali perubahan terhadap FTP Nasional 2000 yang masing-masing diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Dalam rangka simplifikasi regulasi, FTP Nasional 2000 dan perubahannya digabungkan menjadi satu Peraturan Menteri dan ditambahkan beberapa perubahan pada bagian Penomoran, Pembebanan, dan penghapusan bagian Transmisi. Perubahan dimaksud sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi. Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan/FTP) dalam peraturan menteri ini terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni FTP Nasional dan FTP Penyelenggara. Ruang lingkup FTP Nasional mencakup seluruh jaringan telekomunikasi di INDONESIA dengan ketetapan-ketetapan teknis yang mengacu kepada Rekomendasi International Telecommunications Union- Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) dan International Telecommunications Union-Radiocommunication Sector (ITU-R) serta ketentuan internasional lainnya. Sedangkan ruang ligkup FTP Penyelenggara terbatas pada jaringan penyelenggara yang bersangkutan yang harus konsisten dengan FTP Nasional. TUJUAN FTP Nasional bertujuan: 1. mewujudkan kesamaan pandangan dan pemahaman dalam perumusan kebijakan di bidang regulasi telekomunikasi di INDONESIA; 2. menjadi acuan dasar bagi para penyelenggara telekomunikasi dalam menyusun rencana induk pembangunan jaringan masing-masing; dan 3. memberikan dasar pengaturan agar setiap jaringan telekomunikasi dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi lain yang sejenis maupun yang berbeda jenis, berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masing-masing, sehingga penyelenggaraan telekomunikasi dapat berlangsung dengan semestinya. RUANG LINGKUP RENCANA DASAR TEKNIS (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN/FTP) NASIONAL Ruang lingkup FTP Nasional meliputi: 1. Kewajiban penyelenggara dalam melindungi kepentingan pengguna telekomunikasi domestik dalam rangka menjamin: a. setiap pengguna dapat membuat hubungan dengan pengguna lain, meskipun kedua pengguna itu tidak tersambung pada jaringan penyelenggara yang sama (konektivitas penuh); b. mutu pelayanan tidak menurun, meskipun suatu panggilan harus melewati beberapa jaringan penyelenggara yang berbeda; c. untuk mengakses pelayanan yang sama, perangkat pengguna dapat disambungkan pada jaringan penyelenggara manapun tanpa kesulitan yang berarti. 2. Pengaturan pemakaian penomoran telekomunikasi sebagai sumber daya yang terbatas. Penomoran merupakan sumber daya terbatas yang pemakaiannya harus diatur dan dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena selain terbatas oleh kapabilitas jaringan, modifikasi tata penomoran suatu jaringan akan menimbulkan biaya tidak sedikit dan dampak terhadap pengguna penomoran. Pengaturan sumber daya penomoran juga harus dapat mengantisipasi kebutuhan penomoran untuk pengembangan layanan teknologi kedepan. 3. Pengaturan kerja sama antarjaringan. Pengaturan kerja sama antarjaringan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pengguna untuk terhubung dengan pengguna jaringan telekomunikasi lainnya dalam mengakses jasa telekomunikasi. Pengaturan kerja sama antarjaringan penyelenggara telekomunikasi mencakup juga perlindungan kepentingan penyelenggara telekomunikasi, diantaranya: a. setiap penyelenggara diperlakukan secara adil oleh penyelenggara yang lain; dan b. setiap penyelenggara menerima bagian pendapatan sesuai dengan haknya. 4. Penentuan standar teknik nasional Penentuan standar teknik nasional dimaksudkan untuk menjamin interoperabilitas antarpenyelenggara telekomunikasi. ANTISIPASI KONDISI LINGKUNGAN Antisipasi kondisi lingkungan industri telekomunikasi didasarkan pada kondisi: 1. Dengan dibukanya kesempatan investasi di sektor telekomunikasi, kompetisi penuh terjadi di industri telekomunikasi INDONESIA dimana semua penyelenggara secara hukum mempunyai hak dan kewajiban yang setara (equal level of playing field). 2. Pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi belum merata di seluruh wilayah INDONESIA, hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi hanya terjadi di daerah dengan potensi pasar yang tinggi. 3. Penyelenggaraan telekomunikasi yang berlangsung pada sejumlah pasar yang bersangkutan (relevant market) belum berorientasi pada pengguna dimana kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna terhadap kemungkinan kecurangan penyelenggara belum menjadi prioritas penyelenggara. 4. Perkembangan ekosistem industri kedepan juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan aturan regulasi. Perkembangan e- Commerce, Digital Finance, digitalisasi layanan publik, hingga Internet of Things (IoT) adalah contoh beberapa layanan telekomunikasi yang akan semakin tumbuh. Pengembangan infrastruktur dan layanan serta sumber daya pendukung telekomunikasi lainnya harus mampu mengakomodasi arah perkembangan industri. 5. Perkembangan teknologi cenderung mendorong penyelenggara jaringan mengkombinasikan jaringan berbasis circuit switched (CS), packet switched (PS) dan internet protocol (IP). Kehadiran bermacam- macam jaringan di dalam jaringan nasional, harus tetap dapat memberikan konektivitas nasional untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna. PENGGUNAAN ISTILAH YANG SPESIFIK Dalam berbagai bab dalam FTP Nasional ini, digunakan istilah yang terkait dengan tata peraturan perundang-undangan telekomunikasi INDONESIA dan istilah telekomunikasi secara umum dalam pengertian yang berbaur satu dengan yang lain, dan pemahamannya harus dilakukan kasus per kasus menurut konteksnya. REFERENSI 1. UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5