PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14-per-m-kominfo-10-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL (OPERATIONAL EXPENDETURE/OPEX) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

PERMEN Nomor 14-per-m-kominfo-10-2010 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 10

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2010 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, ttd TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 548XXXXX LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 TANGGAL : 21 September 2010 FORMAT PELAPORAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL (OPERATIONAL EXPENDITURE/OPEX) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI No Komponen Opex Nilai Opex (Rp) Opex KDN (Rp) Opex KLN (Rp) % TKDN (a) (b) (c) (d) (e)=(c)/(b) atau (b-d)/(b) 1. Beban Operasi dan Pemeliharaan; b1 c1 d1 e1=c1/b1 atau (b1-d1)/b1 2. Beban Administrasi dan Umum; b2 c2 d2 e2=c2/b2 atau (b2-d2)/b2 3. Beban Pemasaran; b3 c3 d3 e3=c3/b3 atau (b3-d3)/b3 4. Beban Telekomunikasi Lainnya. b4 c4 d4 e4=c4/b4 atau (b4-d4)/b4 Jumlah Σb=b1+..+b4 Σc=c1+..+c4 Σd=d1+..+d4 Σe=Σc/Σb atau (Σb-Σd)/ Σb .......(tempat)...., ....(tanggal dan bulan)...., 20...... TTD di atas meterai Rp. 6000.- DIREKTUR UTAMA PT..................... MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, ttd TIFATUL SEMBIRING LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 TANGGAL : 21 September 2010 PENJELASAN ATAS FORMAT PELAPORAN PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL (OPERATIONAL EXPENDITURE/OPEX) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KRITERIA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ( TK MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, ttd TIFATUL SEMBIRING Kriteria Komponen Dalam Negeri : 1. Beban Operasional dan Pemeliharaan (Operational and Maintenance Cost), antara lain : a) Pemeliharaan dan Perbaikan (Maintenance and Repair), termasuk suku cadang; b) Listrik dan AC untuk Base Station (Power and Cooling Energy for Base Station); c) Sewa Ruangan, Jaringan/link Transmisi, dan Menara (Floor Space, network/link Transmission and Tower Rental); 2. Beban Administrasi dan Umum, antara lain : a) Sewa alat-alat kantor dan Perlengkapan Kantor (Furniture); b) Honorarium Tenaga Ahli; c) Asuransi (insurance); d) Perjalanan dan Transportasi (di luar uang saku perjalanan/allowance); e) Keamanan dan kebersihan (Security and Cleaning Service); f) Pelatihan dan Rekrutmen (Training and Recruitement); g) Reprensentasi dan Jamuan (Entertaintment); h) Pajak dan Retribusi; i) Kurir dan cetak; j) Biaya perlengkapan dan overhead lainnya; k) Utilitas (Listrik, Air, Solar, dll.); l) Penagihan (Billing). 3. Beban Pemasaran, antara lain : a) Iklan (Advertising); b) Promosi; c) Program Kesetiaan Pelanggan (Customer Loyalty Program); d) Beban Pemasaran lainnya. 4. Beban Telekomunikasi Lainnya, antara lain : a) Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio; b) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi; c) Biaya Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) Telekomunikasi; d) Harga pokok SIM Card dan Voucher; e) Tenaga kerja berpengalaman (Technicians/Skills Outsource).

Peraturan Menteri Nomor 14-per-m-kominfo-10-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL (OPERATIONAL EXPENDETURE/OPEX) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

BAB VII

Article 9

BAB VIII

Article 10