PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS

PERMEN Nomor 1 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 4. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat. 5. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis. 6. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio. 7. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang memiliki lebar tertentu. 8. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wireless Local Area Network yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data dengan menggunakan teknologi IEEE 802.11. 9. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Short Range Device, yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi SRD adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdaya pancar rendah untuk komunikasi jarak pendek yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio tertentu. 10. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Licensed Assissted Access yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mengimplementasikan fitur berbasis teknologi Long Term Evolution (LTE) dengan memanfaatkan Pita Frekuensi Radio 5 GHz yang dikombinasikan dengan Pita Frekuensi Radio lain yang telah ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. 11. Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi dengan Daya Pancar di Bawah 10 mW yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Low Power 10 mW adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan pemancar radio dengan daya pancar rendah dan bekerja dengan menggunakan daya pancar tidak melebihi 10 mW dengan karakteristik tertentu. 12. Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi Dedicated Short Range Communication yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi DSRC adalah alat dan perangkat sistem transportasi cerdas (intelligent transport system) mengacu pada standar IEEE 802.11 dan bertujuan untuk meningkatkan traffic management, keselamatan transportasi, dan meningkatkan sistem komunikasi cerdas antar Kendaraan (vehicle to vehicle - V2V) dan Kendaraan ke Infrastruktur lalulintas (Vehicle to Infrastructure - V2I). 13. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Low Power Wide Area Nonseluler yang selanjutnya disebut Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LPWA Nonseluler adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdaya pancar rendah dengan cakupan luas yang beroperasi di luar Pita Frekuensi Radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan frekuensi radio dan standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS IZIN KELAS

Article 2

Correction

(1) Izin Kelas diberikan untuk penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi: a. WLAN; b. SRD; c. DSRC; d. LAA; e. LPWA Nonseluler; dan/atau f. yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan Izin Kelas yang sejenis sesuai tingkat teknologi dan karakteristiknya. (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi SRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. Bluetooth; b. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdaya pancar di bawah 10 mW; c. Radio Frequency Identification (RFID); d. Near Field Communication (NFC); dan e. Wireless Personal Area Network (WPAN) IEEE 802.15.4. (3) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan pada Pita Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dioperasikan sesuai ketentuan teknis operasional alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Ketentuan teknis operasional alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Article 3

(1) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan dengan ketentuan: a. digunakan secara bersama (sharing) pada waktu, wilayah, dan/atau teknologi secara harmonis antar pengguna; b. dilarang menimbulkan gangguan frekuensi radio yang merugikan; c. tidak mendapatkan proteksi interferensi dari pengguna lain; dan d. wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan. (2) Penggunaan bersama (sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan koordinasi antar pengguna frekuensi radio.

Article 4

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat beroperasi secara: a. single band/single mode pada Pita Frekuensi Radio: 1. 2 400 – 2 483,5 MHz; 2. 5 150 – 5 250 MHz; 3. 5 250 – 5 350 MHz; atau 4. 5 725 – 5 825 MHz. atau b. multi band/multi mode pada 2 (dua) atau lebih Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Article 5

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: a. subscriber station; dan b. base station /access point. (2) Base station/access point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk penggunaan: a. outdoor ; atau b. indoor.

Article 6

Penggunaan base station/access point untuk outdoor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a hanya dapat dioperasionalkan pada pita frekuensi radio: a. 2 400 – 2 483,5; dan/atau b. 5 725 – 5 825 MHz

Article 7

Base Station/Access Point untuk penggunaan indoor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat beroperasi pada Pita Frekuensi Radio: a. 2 400 – 2 483,5 MHz; b. 5 150 – 5 250 MHz; c. 5 250 – 5 350 MHz; atau d. 5 725 – 5 825 MHz.

Article 8

Base Station/Access Point yang digunakan untuk penggunaan indoor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus menggunakan antena yang tidak bisa dibongkar pasang (fixed and built in).

Article 9

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a: c. tidak boleh dilengkapi dengan fitur pilihan Country Region; dan d. wajib dilengkapi pengunci Pita Frekuensi Radio, sehingga hanya dapat beroperasi pada Pita Frekuensi Radio yang diperbolehkan (factory lock). (2) Pengunci Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat permanen dan tidak bisa dihilangkan.

Article 10

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA hanya dapat dioperasionalkan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengoperasikan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA wajib mengaktifkan fitur: a. listen before talk; b. dynamic frequency selection; c. transmit power control; dan d. frequency channel selection.

Article 11

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat beroperasi pada Pita Frekuensi Radio: a. 5 150 – 5 250 MHz; b. 5 250 – 5 350 MHz; dan/atau c. 5 725 – 5 825 MHz. (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penggunaan: a. outdoor; atau b. indoor .

Article 12

Penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA untuk outdoor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a hanya dapat dioperasionalkan pada pita frekuensi radio 5 725 – 5 825 MHz.

Article 13

Penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LAA untuk indoor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dioperasikan pada pita frekuensi radio: a. 5 150 – 5 250 MHz; b. 5 250 – 5 350 MHz; dan/atau c. 5 725 – 5 825 MHz.

Article 14

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi LPWA Nonseluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari: a. wideband; dan b. narrowband. (2) Alat dan/atau perangkat telekomunikasi LPWA Nonseluler narrowband hanya dapat dioperasikan oleh penyelenggara sistem komunikasi data.

Article 15

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Article 16

Penilaian terhadap kewajiban setiap Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22