Correct Article 31

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS HARIMURTI YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN A. PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DINAMIS PADA KOMPONEN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM) LAMA KETERLAMBATAN/ WAKTU MELAKUKAN PENCATATAN MASUK KERJA PERSENTASE PEMOTONGAN TM 1 1 menit sampai dengan 30 menit 1% TM 2 31 menit sampai dengan 60 menit 1,5% TM 3 61 menit sampai dengan 90 menit 2% TM 4 lebih dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan daftar hadir masuk kerja 2,5% B. PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DINAMIS PADA KOMPONEN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG CEPAT (PC) LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA/ MELAKUKAN PENCATATAN WAKTU PULANG KERJA PERSENTASE PEMOTONGAN PC 1 1 menit sampai dengan 30 menit 1% PC 2 31 menit sampai dengan 60 menit 1,5% PC 3 61 menit sampai dengan 90 menit 2% PC 4 lebih dari 90 menit dan/atau tidak melakukan pencatatan waktu pulang kerja 2,5% MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO