Correct Article 42

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI GUNAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN Bagian Dukungan Teknis Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi Bagian Perencanaan dan Organisasi Bagian Umum Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran dan Keluhan Masyarakat Subbagian Data dan Sistem Informasi Subbagian Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat Subbagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat Subbagian Tata Usaha dan Protokol Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat Subbagian Hukum dan Kerja Sama Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI GUNAWAN