PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PERMEN Nomor 6 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Article 5

Correction

Prosedur pengajuan usulan Rencana Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut: a. Unit Organisasi menyusun Rencana Kerja Unit Organisasi sesuai dengan outline Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta nota dinas. b. Rencana Kerja dari masing–masing Unit Organisasi disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. c. Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan meneliti Rencana Kerja dan kelengkapan dokumen yang disampaikan masing–masing Unit Organisasi. d. Dalam hal usulan Rencana Kerja yang disampaikan tidak dapat disetujui, usulan revisi anggaran dikembalikan kepada Unit Organisasi untuk disempurnakan. e. Dalam hal usulan Rencana Kerja yang disampaikan disetujui, Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan selanjutnya mengeluarkan disposisi dan persetujuan Rencana Kerja masing–masing kedeputian dan Unit Organisasi yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. f. Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan proses penyusunan Rencana Kerja lebih lanjut untuk membentuk dokumen Rencana Kerja.

Article 6

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penatausahaan penyusunan Rencana Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Article 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7