Correct Article 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOH. MAHFUD MD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 53 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN KELAS JABATAN 1. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Administrasi No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1. Sekretaris Kementerian Koordinator 17 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 15 3. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat 15 4. Kepala Bagian Persidangan 13 5. Kepala Subbagian Pengelolaan Persidangan 10 6. Kepala Subbagian Naskah Persidangan 10 7. Kepala Subbagian Risalah Persidangan 10 8. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media 13 9. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat 10 10. Kepala Biro Umum 15 11. Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha 13 12. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator 10 13. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator 10 14. Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli 10 15. Kepala Subbagian Layanan Umum 10 16. Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga 13 17. Kepala Subbagian Rumah Tangga 10 18. Kepala Subbagian Barang Milik Negara 10 19. Kepala Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan 15 20. Inspektur 15 21. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 10 22. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 17 23. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 15 24. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 13 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 25. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 10 26. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 13 27. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 10 28. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan 15 29. Kepala Bidang Penguatan Demokrasi 13 30. Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 13 31. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah 15 32. Kepala Bidang Desentralisasi 13 33. Kepala Bidang Otonomi Daerah 13 34. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik 15 35. Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 13 36. Kepala Bidang Penguatan Partai Politik 13 37. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus 15 38. Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 13 39. Kepala Bidang Otonomi Khusus Wilayah Papua 13 40. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 17 41. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 15 42. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 13 43. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 10 44. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika 15 45. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik 13 46. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa 15 47. Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika 13 48. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN 15 49. Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN 13 50. Kepala Bidang Kerja Sama Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN 13 51. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral 15 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 52. Kepala Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional 13 53. Kepala Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional 13 54. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 17 55. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 15 56. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 13 57. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 10 58. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum 15 59. Kepala Bidang Hukum Privat 13 60. Kepala Bidang Hukum Publik 13 61. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum 15 62. Kepala Bidang Aparatur Hukum 13 63. Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum 13 64. Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional 15 65. Kepala Bidang Hukum Internasional Publik 13 66. Kepala Bidang Hukum Internasional Privat 13 67. Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia 15 68. Kepala Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 13 69. Kepala Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia 13 70. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 17 71. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 15 72. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 13 73. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 10 74. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan 15 75. Kepala Bidang Doktrin Pertahanan 13 76. Kepala Bidang Strategi Pertahanan 13 77. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan 15 78. Kepala Bidang Kontra Intelijen 13 79. Kepala Bidang Ancaman Terhadap Negara 13 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 80. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 15 81. Kepala Bidang Wilayah Perbatasan 13 82. Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan 13 83. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan 15 84. Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan 13 85. Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan 13 86. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 17 87. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15 88. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13 89. Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 90. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 91. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13 92. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 93. Kepala Subbagian Pelaporan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 10 94. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 15 95. Kepala Bidang Intelijen Keamanan 13 96. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional 13 97. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 15 98. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional 13 99. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara 13 100. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 15 101. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional 13 102. Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa 13 103. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 15 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 104. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik 13 105. Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi 13 106. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 17 107. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 15 108. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Kesatuan Bangsa 13 109. Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 10 110. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 13 111. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 10 112. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaaan 15 113. Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an 15 114. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional 15 115. Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional 13 116. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara 15 117. Kepala Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Masyarakat 13 118. Kepala Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Pekerjaan dan Pendidikan 13 119. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 17 120. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 15 121. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 13 122. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 10 123. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 13 124. Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 10 125. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa 15 126. Kepala Bidang Media Massa dan Media Sosial 13 127. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika 15 128. Kepala Bidang Telekomunikasi 13 129. Kepala Bidang Informatika dan Keamanan Siber 13 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 130. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan 15 131. Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik 15 132. Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa 13 133. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi 16 134. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional 16 135. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 16 136. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi 16 137. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 16 2. Kelas Jabatan Fungsional dan Pelaksana No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1. Analis Kebijakan Ahli Utama 14 2. Perencana Ahli Utama 14 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama 14 4. Arsiparis Ahli Utama 13 5. Pranata Komputer Ahli Utama 13 6. Auditor Ahli Utama 14 7. Analis Kebijakan Ahli Madya 12 8. Analis Anggaran Ahli Madya 12 9. Perencana Ahli Madya 12 10. Analis SDM Aparatur Ahli Madya 12 11. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12 12. Arsiparis Ahli Madya 11 13. Pranata Komputer Ahli Madya 11 14. Auditor Ahli Madya 12 15. Dokter Ahli Madya 12 16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12 17. Pranata Humas Ahli Madya 11 18. Pustakawan Ahli Madya 11 19. Analis Hukum Ahli Madya 11 20. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12 21. Analis Kebijakan Ahli Muda 10 22. Analis Anggaran Ahli Muda 10 23. Perencana Ahli Muda 10 24. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 10 25. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10 26. Arsiparis Ahli Muda 9 27. Pranata Komputer Ahli Muda 9 28. Auditor Ahli Muda 10 29. Dokter Ahli Muda 10 30. Perawat Ahli Muda 9 31. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10 32. Pranata Humas Ahli Muda 9 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 33. Pustakawan Ahli Muda 9 34. Analis Hukum Ahli Muda 9 35. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10 36. Penerjemah Ahli Muda 9 37. Apoteker Ahli Muda 9 38. Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 39. Analis Anggaran Ahli Pertama 8 40. Perencana Ahli Pertama 8 41. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8 42. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8 43. Arsiparis Ahli Pertama 8 44. Pranata Komputer Ahli Pertama 8 45. Auditor Ahli Pertama 8 46. Dokter Ahli Pertama 9 47. Perawat Ahli Pertama 8 48. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 49. Pranata Humas Ahli Pertama 8 50. Pustakawan Ahli Pertama 8 51. Analis Hukum Ahli Pertama 8 52. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8 53. Penerjemah Ahli Pertama 8 54. Apoteker Ahli Pertama 8 55. Pranata SDM Penyelia 8 56. Arsiparis Penyelia 8 57. Pustakawan Penyelia 8 58. Perawat Penyelia 8 59. Perekam Medis Penyelia 8 60. Pranata SDM Mahir 7 61. Arsiparis Mahir 7 62. Pustakawan Mahir 7 63. Perawat Mahir 7 64. Perekam Medis Mahir 7 65. Pranata SDM Terampil 6 66. Arsiparis Terampil 6 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 67. Pustawakan Terampil 6 68. Perawat Terampil 6 69. Perekam Medis Terampil 6 70. Penelaah Teknis Kebijakan 7 71. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan 7 72. Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi 7 73. Penata Layanan Operasional 7 74. Dokumentalis Hukum 6 75. Jurnalis 6 76. Pengolah Data dan Informasi 6 77. Pengelola Layanan Operasional 6 78. Pengelola Layanan Pengadaan 6 79. Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban 6 80. Pengelola Keprotokolan 6 81. Pengadministrasi Perkantoran 5 82. Operator Layanan Operasional 5 3. Kelas Jabatan Lainnya No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga 16 2. Staf Khusus Menteri Bidang Sosial dan Budaya 16 3. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi 16 4. Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Hukum 16 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOH. MAHFUD MD