PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PERMEN Nomor 4 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Article 3

Correction

Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian, sebagai berikut: 1. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya; 2. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; 3. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; 4. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; 5. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 6. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan; 7. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; 8. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai melakukan perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; 9. moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya).

Article 4

Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian, sebagai berikut: 1. kebijakan dari pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi; 2. pemberian izin dari pejabat atau pegawai yang diskriminatif; 3. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; 4. pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai berdasarkan keputusan yang tidak professional; 5. pejabat atau pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik; 6. pejabat atau pegawai menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; 7. pejabat atau pegawai melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 8. pejabat atau pegawai melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan 9. pejabat atau pegawai menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Article 5

Sumber benturan kepentingan di lingkungan Kementerian sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan Wewenang; 2. perangkapan jabatan; 3. Hubungan Afiiliasi (pribadi, golongan); 4. Gratifikasi; dan 5. Kelemahan Sistem Organisasi.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10