PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Article 2

(1) Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2) Pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi: a. penyediaan data dan informasi publik; b. konsultasi dan audiensi; c. rapat koordinasi penanganan dan pendampingan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan d. pengaduan pelayanan publik. (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Article 3

(1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a merupakan tanggung jawab pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan organisasi dan komunikasi. (2) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b dan c merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya. (3) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d merupakan tanggung jawab dari: a. pimpinan unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangan; dan b. pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan organisasi dan komunikasi.

Article 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.