PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 927) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Article 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKNV dibantu oleh sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah TKNV. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKNV dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya; b. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; c. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan e. tugas lain yang diberikan oleh TKNV. 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11

(1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipimpin oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya; b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. tenaga professional. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua tim pelaksana.

Article II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.