PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Sekretariat DJSN terdiri atas: a. Bagian Persidangan; b. Bagian Umum; dan c. Kelompok jabatan fungsional.

Article 5

Bagian Persidangan mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan persidangan Dewan Jaminan Sosial Nasional, fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan administrasi persidangan dewan; b. penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial; c. penyusunan bahan persidangan, pelaksanaan dan transkrip; d. penyusunan notulensi hasil persidangan dan bahan hasil persidangan dewan; e. pengelolaan data dan informasi hasil persidangan; f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan dan advokasi hukum; dan g. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Article 7

Bagian Persidangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

Bagian Umum mempunyai tugas penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, dan keprotokolan, serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan urusan keprotokolan; d. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi; dan e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Article 10

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Protokol; b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 11

(1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan, pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan/dewan, serta pengelolaan administrasi pimpinan/dewan. (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kerja sama, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

BAB IV

TATA KERJA

Article 15

Sekretariat DJSN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Article 16

Sekretariat DJSN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretariat DJSN.

Article 17

(1) Sekretaris DJSN menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris DJSN menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi Sekretariat kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 18

Sekretariat DJSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat DJSN.

Article 19

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat DJSN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Sekretariat DJSN maupun dengan instansi di luar Sekretariat DJSN.

Article 20

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat DJSN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DJSN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.