Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019 22 Oktober 2018
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS
NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH FUNGSI FASILITATIF PR.
PERENCANAAN PR.1 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
1. PR.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ Master Plan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
2. PR.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
3. PR.1.3 Rencana Strategis (Renstra) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
4. PR.1.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan PR.2 Perencanaan Kinerja dan Anggaran
5. PR.2.1 Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
6. PR.2.2 Rencana Kinerja Tahunan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
7. PR.2.3 Inisiatif Baru Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan PR.3 Penetapan Kinerja
8. PR.3.1 Menteri Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
9. PR.3.2 Pimpinan Unit Kerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan PR.4 Revisi Dokumen Anggaran
10. PR.4.1 Revisi Dokumen Anggaran Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
11. PR.4.2 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
12. PR.4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan AK.
AKUNTABILITAS KINERJA AK.1 Perencanaan Kinerja
13. AK.1.1 Penyusunan Indikator Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
14. AK.1.2 Penetapan Perjanjian Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Biro Perencanaan
Koordinator Bidang Perekonomian
15. AK.1.3 Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan AK.2 Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja
16. AK.2.1 Pengumpulan Data Capaian Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
17. AK.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
18. AK.2.3 Pengembangan Manajemen Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan AK.3 Pelaporan Kinerja
19. AK.3.1 Laporan Capaian Kinerja Berkala Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
20. AK.3.2 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
21. AK.3.3 Laporan Insidental/ Capaian Kinerja Lainnya Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
AK.4 Evaluasi Kinerja
22. AK.4.1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
23. AK.4.2 Laporan Hasil Evaluasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
24. AK.4.3 Pemanfaatan Hasil Evaluasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan EP.
EVALUASI DAN PELAPORAN
25. EP.1 Pemantauan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan EP.2 Evaluasi Program
26. EP.2.1 Evaluasi Program Unit Kerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
27. EP.2.2 Evaluasi Program Kementerian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan EP.3 Laporan
28. EP.3.1 Laporan Berkala Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
29. EP.3.2 Laporan Khusus/Laporan Insidental Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
30. EP.3.3 Laporan Perkembangan (Progress Report) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan OT.
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
31. OT.1 Organisasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
32. OT.2 Uraian Tugas Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan OT.3 Penataan Instrumen Jabatan
33. OT.3.1 Analisis Jabatan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
34. OT.3.2 Analisis Beban Kerja Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
35. OT.3.3 Standar Kompetensi Jabatan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
36. OT.3.4 Peta Jabatan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
37. OT.3.5 Evaluasi Jabatan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan OT.4 Penataan Tata Laksana
38. OT.4.1 Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
39. OT.4.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
40. OT.4.3 Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
41. OT.4.4 Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
42. OT.5 Manajemen Reformasi Birokrasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
DI.
DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
43. DI.1 Pengelolaan Data Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan DI.2 Sistem Informasi
44. DI.2.1 Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
45. DI.2.2 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
46. DI.2.3 Perekaman dan Pemutakhiran Data Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
47. DI.2.4 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
48. DI.2.5 Dokumen Hosting Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
49. DI.2.6 Layanan Back Up Data Digital Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan PS.
PERPUSTAKAAN
PS.1 Pengadaan Bahan Pustaka
50. PS.1.1 Pembelian Bahan Pustaka Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
51. PS.1.2 Hibah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
52. PS.1.3 Sumbangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
53. PS.1.4 Kerjasama Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum PS.2 Pengolahan Bahan Pustaka
54. PS.2.1 Inventarisasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
55. PS.2.2 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
56. PS.2.3 Stock Opname Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
57. PS.2.4 Penyiangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Biro Umum
Koordinator Bidang Perekonomian PS.3 Layanan Perpustakaan
58. PS.3.1 Sirkulasi Bahan Pustaka Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
59. PS.3.2 Keanggotaan Perpustakaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum PH.
PRODUK HUKUM
60. PH.1 Program Legislasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat PH.2 Produk Hukum
61. PH.2.1 Penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan:
a. Non Sistemik;
Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
b. Sistemik.
Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum
62. PH.2.2 Penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan:
a. Non Sistemik;
Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan
b. Sistemik.
Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Masyarakat
63. PH.2.3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
64. PH.2.4 Instruksi/Surat Edaran Eselon I atau Eselon II Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
65. PH.2.5 Surat Perintah Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat PH.3 Perjanjian Kerjasama
66. PH.3.1 Perjanjian Dalam Negeri Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
67. PH.3.2 Perjanjian Luar Negeri Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
68. PH.4 Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
69. PH.5 Telaah Produk Hukum/ Perjanjian/Akta Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
70. PH.6 Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat PH.7 Advokasi Hukum
71. PH.7.1 Advokasi Hukum Kasus Perdata Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
72. PH.7.2 Advokasi Hukum Kasus Pidana Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
73. PH.7.3 Advokasi Hukum Kasus Tata Usaha Negara Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
SD.
PERSIDANGAN SD.1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
74. SD.1.1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri)
a. Bahan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
b. Risalah 1) Non Sistemik Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2) Sistemik Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum
75. SD.2 Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya
a. Bahan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
b. Risalah 1) Non Sistemik Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2) Sistemik Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau
ketertiban umum SD.3 Rapat Internal Staf
76. SD.3.1 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
77. SD.3.2 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat HM.
KEHUMASAN
78. HM.1 Peliputan dan Dokumentasi
a. Peliputan dan dokumentasi rapat koordinasi/rapat terbatas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1) Non Sistemik Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat 2) Sistemik Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum
b. Peliputan dan dokumentasi kunjungan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas
kerja menteri, pembukaan acara dan lainnya dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
79. HM.2 Penyajian Informasi
80. HM.2.1 Publikasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
81. HM.2.2 Penerbitan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
82. HM.2.3 Pers/Media Massa Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
83. HM.3 Keterbukaan Informasi Publik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat HM.4 Hubungan Antar Lembaga
84. HM.4.1 Lembaga Negara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
85. HM.4.2 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
86. HM.4.3 Perusahaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
87. HM.4.4 Perguruan Tinggi/Sekolah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
88. HM.4.5 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
89. HM.4.6 Siaran Pers/Konferensi Pers/Pers Release Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat HM.5 Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan
90. HM.5.1 Penghargaan/tanda kenang-kenangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
91. HM.5.2 Ucapan duka/terima kasih/ permohonan maaf Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
92. HM.6 Dokumen Hosting Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
93. HM.7 Dengar Pendapat/Hearing DPR Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat TU.
KETATAUSAHAAN
94. TU.1 Persuratan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
95. TU.1.1 Pengurusan Surat Masuk
a. Non Sistemik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
b. Sistemik Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
c. Amplop tertutup/kawat Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum
96. TU.2 Penggandaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
97. TU.3 Permintaan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum TU.4 Kearsipan
98. TU.4.1 Penyusunan Sistem Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
99. TU.4.2 Pemindahan Arsip Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
100. TU.4.3 Pemusnahan Arsip Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
101. TU.4.4 Penyerahan Arsip Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang Biro Umum
mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
102. TU.4.5 Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
103. TU.5 Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum TU.6 Keprotokolan
104. TU.6.1 Upacara/Acara Kedinasan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
105. TU.6.2 Agenda Pimpinan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
106. TU.6.3 Kunjungan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
107. TU.6.4 Sambutan/Pidato
a. Non Sistemik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
b. Sistemik Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya
fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum TU.7 Tata Usaha
108. TU.7.1 Tata Usaha Menteri Koordinator Perekonomian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
109. TU.7.2 Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
110. TU.7.3 Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.
KEPEGAWAIAN KP.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
111. KP.1.1 Perencanaan Kebutuhan ASN Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
112. KP.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
113. KP.1.3 Penetapan kebutuhan ASN Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
114. KP.1.4 Standardisasi Jabatan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
115. KP.2 Formasi Pegawai Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.3 Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil
116. KP.3.1 Proses Rekrutmen ASN Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
117. KP.3.2 Penetapan Pengumuman Kelulusan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
118. KP.3.3 Berkas Lamaran yang tidak diterima Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
119. KP.3.4 Nota Usul Pengangkatan ASN Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
120. KP.4 Seleksi Terbuka Jabatan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.5 Mutasi Pegawai
121. KP.5.1 Alih Tugas Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
122. KP.5.2 Kenaikan Pangkat/ Golongan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
123. KP.5.3 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
124. KP.5.4 Usulan Peninjauan Masa Kerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
125. KP.5.5 Mutasi Keluarga Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
126. KP.5.6 Promosi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
127. KP.5.7 Rotasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
128. KP.5.8 Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.6 Pengangkatan dan Pemberhentian
129. KP.6.1 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
130. KP.6.2 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
131. KP.6.3 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional Umum Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.7 Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh)
132. KP.7.1 Pelaksana Tugas (Plt) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
133. KP.7.2 Pelaksana Harian (Plh) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.8 Pengembangan Karier Pegawai
134. KP.8.1 Kompetensi Pegawai Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
135. KP.8.2 Pemetaan/talent mapping pegawai Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
136. KP.8.3 Ujian Penyesuaian Ijazah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
137. KP.8.4 Ujian Dinas Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
138. KP.8.5 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
139. KP.8.6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/ Kursus Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
140. KP.8.7 Tugas Belajar Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
141. KP.8.8 Izin Belajar Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
142. KP.8.9 Angka Kredit Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.9 Kinerja
143. KP.9.1 Hasil Penilaian Kinerja dan standar kerja Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
144. KP.9.2 Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
145. KP.9.3 Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
146. KP.9.4 Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai ASN dan standar kinerja jabatan pegawai ASN Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.10 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
147. KP.10.1 Kode Etik Pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
148. KP.10.2 Disiplin Pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
149. KP.10.3 Pemberhentian Pegawai dengan Hormat Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
150. KP.10.4 Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
151. KP.10.5 Pemberhentian Pegawai Sementara Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
152. KP.10.6 Pensiun ASN Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
153. KP.11 Bantuan Hukum Pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.12 Status dan Kedudukan Pegawai
154. KP.12.1 Status dan kedudukan pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
155. KP.12.2 Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
156. KP.12.3 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.13 Sistem Informasi Kepegawaian
157. KP.13.1 Pengolahan data dan informasi kepegawaian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
158. KP.13.2 Pengembangan Sistem pengelolaan Arsip kepegawaian fisik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
159. KP.13.3 Pengembangan Sistem pengelolaan Arsip kepegawaian elektronik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.14 Administrasi Pegawai
160. KP.14.1 Data/Keterangan Pegawai Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
161. KP.14.2 Cuti Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
162. KP.14.3 Kartu Pegawai Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
163. KP.14.4 Kartu Istri/Kartu Suami Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
164. KP.14.5 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
165. KP.14.6 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
166. KP.14.7 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KP.16 Organisasi Non Kedinasan
167. KP.16.1 Korps Pegawai Republik INDONESIA (KORPRI) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
168. KP.16.2 Dharma Wanita Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
169. KP.16.3 Koperasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
170. KP.17 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
171. KP.18 Pengarusutamaan Gender Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan BM BARANG MILIK NEGARA
172. BM.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum BM.2 Pengadaan Barang dan Jasa
173. BM.2.1 Pengadaan Barang habis pakai Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
174. BM.2.2 Pengadaan Barang Bergerak/Barang inventaris Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
175. BM.2.3 Pengadaan Tanah dan Bangunan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
176. BM.2.4 Pengadaan Jasa Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
177. BM.2.5 Pengadaan Software Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum BM.3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
178. BM.3.1 Pejabat Pengguna BM Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
179. BM.3.2 Pembukuan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
180. BM.3.3 Inventarisasi Barang Milik Negara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
181. BM.3.4 Pergudangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
182. BM.3.5 Penggunaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Biro Umum
Koordinator Bidang Perekonomian
183. BM.3.6 Pemanfaatan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
184. BM.3.7 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
185. BM.3.8 Penilaian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
186. BM.3.9 Pemindahtanganan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
187. BM.3.10 Pemusnahan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
188. BM.3.11 Penghapusan Barang Milik Negara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
189. BM.3.12 Laporan Barang Milik Negara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
190. BM.4 Pengawasan dan Pengendalian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
BM.5 Penatausahaan Barang Persediaan
191. BM.5.1 Pengadaan Barang Persediaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
192. BM.5.2 Distribusi Barang Persediaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
193. BM.5.3 Laporan Barang Persediaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
194. BM.5.4 Standar Harga Barang Persediaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
195. BM.6 Pengawasan dan Pengendalian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum RT.
RUMAH TANGGA
RT.1 Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
196. RT.1.1 Gedung dan Bangunan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
197. RT.1.2 Kendaraan Dinas Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
198. RT.1.3 Instalasi/jaringan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
199. RT.2 Keamanan dan Ketertiban Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
200. RT.3 Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
201. RT.4 Pertamanan dan Kebersihan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KU ADMINISTRASI KEUANGAN KU.1 Pelaksanaan Anggaran
202. KU.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
203. KU.1.2 Pengeluaran Anggaran/ Belanja Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
204. KU.1.3 Penggajian dan Tunjangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
205. KU.1.4 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KU.2 Pengelolaan Perbendaharaan
206. KU.2.1 Pajak Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
207. KU.2.2 Pembukuan Anggaran Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
208. KU.2.3 Rekening Pemerintah Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
209. KU.2.4 Verifikasi Anggaran Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
210. KU.2.5 Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
211. KU.3 Ketatausahaan Keuangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum KU.4 Laporan Keuangan
212. KU.4.1 Laporan Keuangan Bulanan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
213. KU.4.2 Laporan Keuangan Triwulanan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
214. KU.4.3 Laporan Keuangan Semesteran Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
215. KU.4.4 Laporan Keuangan Tahunan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
216. KU.4.5 Sistem Akuntansi Instansi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang Biro Umum
(SAI) menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
217. KU.5 Pertanggungjawaban Keuangan Negara Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
218. KU.5.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
219. KU.5.2 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum PW.
PENGAWASAN PW.1 Perencanaan Kebijakan Pengawasan
220. PW.1.1 Perencanaan Pengawasan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
221. PW.1.2 Kerjasama Pengawasan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat PW.2 Audit/Pemeriksaan
222. PW.2.1 Audit Kinerja Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
223. PW.2.2 Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
224. PW.2.3 Probity Audit Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat PW.3 Reviu
225. PW.3.1 Reviu Laporan Keuangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
226. PW.3.2 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
227. PW.3.3 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
228. PW.3.4 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK- BM) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
229. PW.3.5 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat PW.4 Evaluasi
230. PW.4.1 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
231. PW.4.2 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
232. PW.4.3 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
233. PW.4.4 Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
234. PW.4.5 Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI) Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat PW.5 Pemantauan
235. PW.5.1 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Inspektorat
236. PW.5.2 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Inspektorat
237. PW.5.3 Pengaduan Masyarakat Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Inspektorat
238. PW.5.4 Pemantauan Disiplin Pegawai Rahasia Eselon II Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum Inspektorat PW.6 Pengawasan Lainnya
239. PW.6.1 Pedoman Pengawasan Internal Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
240. PW.6.2 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
241. PW.6.3 Whistleblowing System Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
242. PW.6.4 Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
243. PW.6.5 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat
244. PW.6.6 Pengelolaan Gratifikasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Inspektorat
Koordinator Bidang Perekonomian
245. PW.6.7 Forum Pengawasan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektorat FUNGSI SUBSTANTIF EK.
EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN EK.1 Fiskal
246. EK.1.1 Penerimaan Pajak Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Fiskal
247. EK.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Fiskal
248. EK.1.3 Pengeluaran Negara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Fiskal
249. EK.1.4 Pembiayaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Fiskal EK.2 Moneter dan Neraca Pembayaran
250. EK.2.1 Stabilitas Moneter Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
251. EK.2.2 Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
252. EK.2.3 Neraca Pembayaran Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
253. EK.2.4 Posisi Investasi Internasional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran EK.3 Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
254. EK.3.1 Ekonomi Kawasan Barat INDONESIA Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
255. EK.3.2 Ekonomi Kawasan Timur INDONESIA Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
256. EK.3.3 Sektor Rill Barang Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
257. EK.3.4 Sektor Riil Jasa Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil EK.4 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
258. EK.4.1 Pasar Modal Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
259. EK.4.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
260. EK.4.3 Perbankan Umum Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
261. EK.4.4 Perbankan Syariah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga
Koordinator Bidang Perekonomian Keuangan EK.5 Badan Usaha Milik Negara
262. EK.5.1 Usaha Agro dan Industri Strategis Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
263. EK.5.2 Usaha Energi Logistik dan Perhubungan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
264. EK.5.3 Usaha Jasa Keuangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
265. Ek.5.4 Usaha Jasa Non Keuangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara TAN PANGAN DAN PERTANIAN TAN.1 Pangan
266. TAN.1.1 Produksi dan Distribusi Pangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pangan
267. TAN.1.2 Konsumsi dan Cadangan Pangan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pangan TAN.2 Peternakan dan Perikanan
268. TAN.2.1 Peternakan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peternakan dan Pertanian
269. TAN.2.2 Perikanan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peternakan dan Pertanian TAN.3 Perkebunan dan Hortikultura
270. TAN.3.1 Perkebunan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura
271. TAN.3.2 Hortikultura Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura TAN.4 Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
272. TAN.4.1 Prasarana Pangan dan Pertanian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
273. TAN.4.2 Sarana Pangan dan Pertanian Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan
dan Pertanian TAN.5 Agribisnis
274. TAN.5.1 Pembiayaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Agribisnis
275. TAN.5.2 Kelembagaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Agribisnis ENG PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ENG.1 Produktivitas Energi
276. ENG.1.1 Produktivitas Hulu Energi Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Produktivitas Energi
277. ENG.1.2 Produktivitas Hilir Energi Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Produktivitas Energi
278. ENG.1.3 Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Produktivitas Energi
279. ENG.1.4 Produktivitas Hilir Energi Non Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Produktivitas Energi ENG.2 Infrastruktur Energi
280. ENG.2.1 Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Energi
281. ENG.2.2 Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Energi
282. ENG.2.3 Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Non Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Energi
283. ENG.2.4 Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Energi ENG.3 Industri Ekstraktif
284. ENG.3.1 Industri Ekstraktif Energi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Industri Ekstraktif
285. ENG.3.2 Industri Ekstraktif Mineral Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Industri Ekstraktif ENG.4 Tata Kelola Kehutanan
286. ENG.4.1 Hasil Hutan Kayu Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
287. ENG.4.2 Hasil Hutan Non Kayu Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Asisten Deputi Tata Kelola
Koordinator Bidang Perekonomian Kehutanan
288. ENG.4.3 Penggunaan Kawasan Hutan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
289. ENG.4.4 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan ENG.5 Pelestarian Lingkungan Hidup
290. ENG.5.1 Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
291. ENG.5.2 Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
292. ENG.5.3 Mitigasi Perubahan Iklim Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
293. ENG.5.4 Adaptasi Perubahan Iklim Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup
KWU.
EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KWU.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif
294. KWU.1.1 Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
295. KWU.1.2 Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
296. KWU.1.3 Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
297. KWU.1.4 Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif KWU.2 Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
298. KWU.2.1 Promosi Potensi Bahan Baku Lokal Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Koordinator Bidang Perekonomian Ekonomi Kawasan
299. KWU.2.2 Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
300. KWU.2.3 Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
301. KWU.2.4 Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan KWU.3 Pengembangan Kewirausahaan
302. KWU.3.1 Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
303. KWU.3.2 Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
304. KWU.3.3 Penempaan dan Pembibitan Wirausaha Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan
305. KWU.3.4 Inkubator Wirausaha Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan KWU.4 Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
306. KWU.4.1 Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
307. KWU.4.2 Pengembangan Usaha Koperasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
308. KWU.4.3 Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
309. KWU.4.5 Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah KWU.5 Ketenagakerjaan
310. KWU.5.1 Pengembangan Peluang Kerja dan Lembaga Peningkatan Kapasitas Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Ketenagakerjaan
311. KWU.5.2 Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Internasional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Ketenagakerjaan
312. KWU.5.3 Pengembangan Lembaga Mediasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Ketenagakerjaan
313. KWU.5.4 Peningkatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Ketenagakerjaan PI.
PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
PI.1 Pengembangan Investasi
314. PI.1.1 Kemudahan dan Insentif Investasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Investasi
315. PI.1.2 Perluasan dan Promosi Investasi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Investasi PI.2 Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
316. PI.2.1 Peningkatan Ekspor Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
317. PI.2.2 Fasilitasi Perdagangan Internasional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
318. PI.2.3 Pengendalian Impor Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
PI.3 Pengembangan Logistik Nasional
319. PI.3.1 Kelembagaan Logistik Nasional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
320. PI.3.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
321. PI.3.3 Pengembangan Penyedia Jasa Logistik Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional PI.4 Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
322. PI.4.1 Pembinaan dan Penataan Pasar Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
323. PI.4.2 Penggunaan Produk Dalam Negeri Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
324. PI.4.3 Persaingan Usaha Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
325. PI.4.4 Perlindungan Konsumen Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha PI.5 Pengembangan Industri
326. PI.5.1 Pengembangan Industri Padat Karya Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Industri
327. PI.5.2 Pengembangan Teknologi Industri Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Industri IPW.
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH IPW.1 Infrastruktur Sumber Daya Air
328. IPW.1.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air
IPW.1.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air IPW.2 Telematika dan Utilitas
329. IPW.2.1 Telematika Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
330. IPW.2.2 Utilitas Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Telematika dan Utilitas IPW.3 Sistem Transportasi Multimoda
331. IPW.3.1 Sistem Transportasi Jalan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda
332. IPW.3.2 Sistem Transportasi Non Jalan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda IPW.4 Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
333. IPW.4.1 Penataan Ruang Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
334. IPW.4.2 Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
335. IPW.4.3 Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air IPW.5 Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
336. IPW.5.1 Perumahan dan Pertanahan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
337. IPW.5.2 Pembiayaan Infrastruktur Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur KSI.
KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
KSI.1 Kerja Sama Ekonomi Asia
338. KSI.1.1 Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
339. KSI.1.2 Kerja Sama Ekonomi Asia Timur Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
340. KSI.1.3 Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia
341. KSI.1.4 Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia KSI.2 Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
342. KSI.2.1 Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
343. KSI.2.2 Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
344. KSI.2.3 Kerja Sama Ekonomi Afrika Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
345. KSI.2.4 Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah KSI.3 Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
346. KSI.3.1 Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
347. KSI.3.2 Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
348. KSI.3.3 Kerja Sama Ekonomi Australia Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan
Pasifik
349. KSI.3.4 Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik KSI.4 Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
350. KSI.4.1 Kerja Sama Ekonomi APEC Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
351. KSI.4.2 Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
352. KSI.4.3 Kerja Sama Ekonomi ASEAN Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
353. KSI.4.4 Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan
Sub Regional KSI.5 Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
354. KSI.5.1 Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
355. KSI.5.2 Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
356. KSI.5.3 Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
357. KSI.5.4 Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim Biasa Eselon IV Tidak memiliki dampak yang menganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
358. KPE Kebijakan Pemerataan Ekonomi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Biro Perencanaan
Koordinator Bidang Perekonomian
359. SNKI Strategi Nasional Keuangan Inklusif Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
360. PKLN Pinjaman Komersial Luar Negeri Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara
361. KUR Kredit Usaha Rakyat Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
362. TPID Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
363. CPOPC Council of Palm Oil Producing Countries Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Agrbisnis
364. eCom Ekonomi Digital Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
365. VKS Vokasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
366. PKE Paket Kebijakan Ekonomi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Perencanaan
367. EODB Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Investasi
368. OMP Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
369. KPPIP Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
370. KEK Kawasan Ekonomi Khusus Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
371. KEIN Komite Ekonomi dan Industri Nasional Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional
372. EITI Inisiasi Transparansi Industri Ekstraktif/ Extractive Industries Transparency Initiatives Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Industri Ekstraktif
373. EKUM Ekonomi Umat Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif
374. RA Reforma Agraria Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan
375. PK Penugasan Khusus Lainnya Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Biro Umum
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DARMIN NASUTION