PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

PERMEN Nomor 3 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

MENETAPKAN Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ini.

Article 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk operasional bagi tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka proses pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

Article 3

Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.