PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 934), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Article 34B

Correction

(1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a huruf g, dan huruf j. (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai (3) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. belum pernah menerima KUR; dan b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti pendampingan; b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak. (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud am Pasal 4 ayat (3). (6) Calon Penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. Kredit kepemilikan rumah; c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; e. Kartu kredit; f. Kredit Resi Gudang; dan/atau g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (6a) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (6b) Pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan bersamaan dengan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (7) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Calon Penerima KUR super mikro mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Article I

Article 14

Article I

Article 14

Article 18

Article 19

Article 22

Article 23

Article 26

Article 31

Article 32

Article 34A

Article 34B

Article II