Correct Article 16
PERMEN Nomor 9 Tahun 2022 | Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Current Text
(1) Unit Kerja yang menghadapi permohonan uji UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan uji peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung dapat
memperoleh Bantuan Hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
Your Correction