PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERMEN Nomor 9 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Article 5

Correction

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh: a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH.

Article 6

Correction

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mempublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasaldari Anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain. (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui situs website JDIH Kementerian Koordinator.

Article 7

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan. (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan dalam bentuk salinan keras (hard copy) dan/atau salinan lunak (soft copy).

Article 8

(1) Untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Menteri Koordinator membentuk tim teknis JDIH Kementerian Koordinator. (2) Keanggotaan tim teknis JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. Pusat JDIH Kemenko Marves; dan b. Biro Komunikasi. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas tim teknis JDIH Kementerian Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.

Article 9

Pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Article 10

(1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kementerian Koordinator, meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator; b. peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator; c. keputusan (beschikking); d. nota kesepahaman; e. perjanjian kerja sama; dan f. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan putusan peradilan lainnya. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kementerian Koordinator juga dapat memuat: a. naskah akademik; b. naskah urgensi/naskah penjelasan; c. kajian hukum; e. berita hukum; dan/atau d. bahanDokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Article 11

(1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e disimpan oleh Pusat JDIH. (2) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh Anggota JDIH.

Article 12

(1) Pusat JDIH membangun sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui situs website JDIH Kementerian Koordinator. (2) Situs website JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs website Kementerian Koordinator. (3) Selain terhubung dengan situs website Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), situs website JDIH Kementerian Koordinator juga dapat terhubung dengan kementerian/lembaga dalam koordinasi Kementerian Koordinator. (4) Situs website JDIH Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs website Pusat JDIHN.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15