PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERMEN Nomor 2 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekretariat DJSN dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan secara administratif dibina oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Article 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

Sekretariat DJSN terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat; c. Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial; d. Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelengaraan Jaminan Sosial; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 5

Correction

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, anggaran dan pelaporan, pengelolaan tata usaha dan kepegawaian, dan pengelolaan administrasi keuangan.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program, anggaran, dan pelaporan; b. pengelolaan urusan tata usaha; dan c. pengelolaan administrasi keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Subbagian Keuangan.

Article 8

(1) Subbagian Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, program dan anggaran, dan penyusunan laporan. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, perjalanan, pengelolaan barang milik negara, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan pemeliharaan, serta urusan kepegawaian. (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi serta pelaporan keuangan.

Article 9

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan hubungan kerja sama antar lembaga dan partisipasi masyarakat.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan, analisis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga; dan b. penyusunan bahan, analisis dan fasilitasi partisipasi masyarakat.

Article 11

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga; dan b. Subbagian Partisipasi Masyarakat.

Article 12

(1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi, penyiapan bahan dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi, penyiapan bahan dan penyelenggaraan hubungan dengan komponen masyarakat.

Article 13

Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan; dan b. penyiapan dan penyusunan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Article 15

Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan; dan b. Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Article 16

(1) Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan. (2) Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Article 17

Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial kesehatan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penyiapan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan; dan c. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Article 19

Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan; b. Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan c. Subbagian Data dan Informasi.

Article 20

(1) Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial kesehatan. (2) Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB III

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB V

Article 32

BAB VI

Article 33

BAB VII

Article 34

Article 35

BAB VIII

Article 36

Article 37