PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

TUGAS

Article 5

Sub Gugus Tugas bertugas: a. membantu Ketua Harian Gugus Tugas dalam melakukan koordinasi, kerja sama, edukasi, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; b. memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Ketua Harian Gugus Tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; c. menyusun dan melaksanakan rencana aksi nasional Gugus Tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi; d. menyiapkan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

Article 6

(1) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas: a. menyusun rencana kegiatan tahunan pencegahan dan penanganan pornografi kementerian/lembaga; b. melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kementerian/ lembaga masing-masing; dan d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kementerian/lembaga masing-masing kepada Sub Gugus Tugas. (2) Anggota Sub Gugus Tugas yang mewakili majelis-majelis agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. menyusun rencana kegiatan tahunan pencegahan dan penanganan pornografi majelis agama masing-masing; b. melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pornografi majelis agama masing-masing; c. melakukan kerja sama dengan pemerintah/lembaga dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; dan d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pornografi majelis agama masing-masing kepada Sub Gugus Tugas. (3) Anggota Sub Gugus Tugas yang mewakili akademisi, praktisi, dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan ayat (6) bertugas: a. membantu Sub Gugus Tugas dalam menyusun rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan pornografi; b. membantu Sub Gugus Tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; c. memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Sub Gugus Tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; d. melakukan pencegahan dan penanganan pornografi secara aktif melalui edukasi, sosialisasi, mediasi, dan/atau advokasi; dan e. membantu Sub Gugus Tugas dalam pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan korban pornografi.