PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2021 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

PERMEN Nomor 38 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 3. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon. 4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 5. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan. 7. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. 8. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah PNBP yang harus dibayar sebelum diterbitkannya SIUP untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, dan SIPR. 9. Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi adalah PNBP yang harus dibayar sebelum diterbitkannya perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk Kapal Penangkap Ikan. 10. Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi adalah PNBP yang harus dibayar setelah diterbitkannya perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan berdasarkan hasil tangkapan ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang didaratkan oleh Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

BAB II

PERSYARATAN, TATA CARA PENGENAAN, DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN

Article 3

Correction

(1) Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan: a. SIUP baru atau perpanjangan; b. perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan; dan c. SIPR baru atau perpanjangan. (2) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap harus mengajukan permohonan SIUP baru dan dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan, dalam hal terdapat: a. perluasan usaha; b. perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang berbeda range gross tonnage; c. perubahan fungsi Kapal Penangkap Ikan; d. perubahan fungsi Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau e. perubahan alat penangkapan ikan. (3) Dalam hal terdapat perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru dan dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan.

Article 4

Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan dengan ketentuan: a. setelah permohonan disetujui; dan b. SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, atau SIPR sesuai permohonan belum diterbitkan.

Article 5

(1) Besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan tarif per gross tonnage. (2) Dalam hal SIUP yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama, besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan ditentukan berdasarkan tarif range gross tonnage tertinggi pada masing-masing range gross tonnage kapal dikalikan dengan jumlah kapal yang dialokasikan.

Article 6

Besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan tarif per gross tonnage dari ukuran gross tonnage Kapal Pengangkut Ikan yang direalisasikan.

Article 7

Besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan tarif per unit rumpon per tahun.

Article 8

Besaran tarif untuk penghitungan besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Article 9

(1) Berdasarkan permohonan SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, atau SIPR yang telah disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan sesuai dengan besaran tagihan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disetujui. (2) Wajib bayar berdasarkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Tagihan PNBP Pungutan Pengusahaan Perikanan diterbitkan wajib bayar tidak membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, dan SIPR dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENGENAAN, DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Article 10

Correction

(1) Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan baru atau perpanjangan dan diberikan pelabuhan pangkalan yang belum memenuhi syarat penarikan pascaproduksi. (2) Dalam hal terdapat perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau alat penangkapan ikan, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan dikenakan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi.

Article 11

Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan dengan ketentuan: a. setelah permohonan disetujui; dan b. perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sesuai permohonan belum diterbitkan.

Article 12

(1) Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan formula: tarif range gross tonnage x produktivitas kapal x harga patokan ikan x gross tonnage kapal. (2) Tarif range gross tonnage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 5% (lima persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage; b. 10% (sepuluh persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 60 (enam puluh) gross tonnage sampai dengan 1.000 (seribu) gross tonnage; dan c. 25% (dua puluh lima persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 1.000 (seribu) gross tonnage.

Article 13

Besaran tarif untuk penghitungan besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Article 14

(1) Berdasarkan permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang telah disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sesuai dengan besaran tagihan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disetujui. (2) Wajib bayar berdasarkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi diterbitkan wajib bayar tidak membayar Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.

Article 15

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi.

Article 16

(1) Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan. (2) Pengenaan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan; b. nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan; dan c. Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan belum meninggalkan pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.

Article 17

(1) Besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh kepala pelabuhan perikanan berdasarkan formula: indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan. (2) Indeks tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 5% (lima persen) untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage; dan b. 10% (sepuluh persen) untuk Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) gross tonnage.

Article 18

Besaran tarif untuk penghitungan besaran tagihan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Article 19

(1) Berdasarkan nilai produksi ikan pada saat didaratkan, kepala pelabuhan perikanan menerbitkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sesuai dengan besaran tagihan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak nilai produksi ikan pada saat didaratkan ditetapkan. (2) Wajib bayar berdasarkan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Article 20

(1) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi diterbitkan wajib bayar tidak membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib bayar dikenai sanksi administratif berupa: a. tidak diterbitkan persetujuan berlayar terhadap Kapal Penangkap Ikan yang belum memenuhi kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi; dan b. denda administratif. (2) Besaran dan jangka waktu pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal wajib bayar tidak melakukan kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimilikinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (4) Pencabutan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dan denda administratif. (5) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang telah melunasi Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dapat kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimilikinya.

Article 21

Article 22

Persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan dengan sistem kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi

Article 10

Correction

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi

Article 15

Correction

Article 16

Correction

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

(1) Dalam hal Kapal Pengangkut Ikan menerima transhipment/alih muat ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang belum membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kapal Pengangkut Ikan penerima alih muat ikan wajib membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi. (2) Besaran dan tata cara pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi besaran dan tata cara pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi oleh Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. tidak diterbitkannya persetujuan berlayar terhadap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan alih muat ikan hasil tangkapan; dan b. denda administratif terhadap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan alih muat ikan hasil tangkapan. (4) Besaran dan jangka waktu pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal wajib bayar tidak melakukan kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang dimilikinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (6) Pencabutan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dan denda administratif. (7) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang telah melunasi Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dapat kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan yang dimilikinya.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2021 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

BAB IV

Article 23

BAB V

Article 24

Article 25