PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026

PERMEN Nomor 23 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

Article 2

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi; b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; c. daerah provinsi memiliki prasarana dan sarana serta personel untuk menyelenggarakan tugas pembantuan; d. tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah; e. memperhatikan karakteristik daerah; f. bukan merupakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; dan g. bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Article 3

(1) Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa program untuk mendukung swasembada pangan yang bersumber dari protein ikan dan swasembada garam serta implementasi ekonomi biru. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan kepada daerah provinsi meliputi kegiatan: a. pengelolaan data kelautan dan perikanan; dan b. dukungan manajemen. (3) Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Article 4

(1) Rincian sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada daerah provinsi tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Menteri. (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada daerah provinsi tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian.

Article 5

(1) Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri setelah melaporkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Menteri berdasarkan laporan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan kepada PRESIDEN. (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Article 7

(1) Gubernur menyusun: a. tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan; dan b. pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan gubernur. (3) Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan gubernur. (4) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran berikutnya.