Correct Article 17
PERMEN Nomor pmk24 Tahun 2024 | Peraturan Menteri Nomor pmk24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Current Text
(1) Berdasarkan persetujuan atas usulan permintaan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(5), Direktur Jenderal Perimbangan cq Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyusun Keputusan Menteri mengenai penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib.
(2) Penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri paling lambat tanggal 14 Mei.
(3) Dalam hal tanggal 14 Mei bertepatan dengan hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama Daerah;
b. jenis dan jumlah DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditunda; dan
c. besaran penundaan setiap periode penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan Kepala Daerah bersangkutan.
Your Correction