Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 38

PERMEN Nomor pmk23 Tahun 2024 | Peraturan Menteri Nomor pmk23 Tahun 2024 tentang RPMK Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж. A. FORMAT DAFTAR KONTRAKTOR UTAMA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN YANG DIDANAI HIBAH MCC LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION KOP SURAT Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas DAFTAR KONTRAKTOR UTAMA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN YANG DIDANAI HIBAH MCC NOMOR ……………………………………………….. NO KONTRAKTOR UTAMA ALAMAT NPWP TANGGAL DAN NOMOR KONTRAK PEKERJAAN YANG DIKONTRAKKAN NILAI KONTRAK Ditetapkan di ……………………….. Pada tanggal ………………………… KPA Satker …………………………… (Nama Lengkap) NIP ……………………………………… B. FORMAT DAFTAR ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI PADA SAAT MULAI BEKERJA DALAM KEGIATAN YANG DIBIAYAI OLEH HIBAH MCC DAFTAR ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI PADA SAAT MULAI BEKERJA DALAM KEGIATAN YANG DIBIAYAI OLEH HIBAH MCC NO NAMA NPWP ALAMAT TANGGAL KEDATANGAN DI INDONESIA JABATAN PEMBERI KERJA KETERANGAN NAMA NPWP Yang Menyerahkan, (Jabatan dan Nama Lengkap) ……………………………………. NIP C. FORMAT PERMOHONAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK ATAU BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 KOP SURAT PERMINTAAN KONFIRMASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor ……..Tahun 2024 tentang ……. dengan ini kami mohon bantuan Kepala KPP ……………. untuk memberikan konfirmasi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh: Nama : NPWP : Pemotongan PPh yang dimintakan konfirmasi adalah sebagai berikut: NO PENERIMA PENGHASILAN JENIS PPh BUKTI POTONG MASA PAJAK TAHUN PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Rp) JUMLAH PPh (Rp) JAWABAN PERMINTAAN KONFIRMASI (SESUAI/TIDAK SESUAI)
Your Correction