PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 99-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

PERMEN Nomor 99-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Article 5

Correction

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juni 2016. (2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2016, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bulan Juni 2016.

Article 6

Correction

(1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran 2016. (3) Dalam hal LNS bukan merupakan satuan kerja, pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja induk LNS.

Article 7

(1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima. (2) Dalam hal pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka: a. pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran; dan b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya melalui transfer ke rekening penerima.

Article 8

(1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mengajukan SPM tunjangan hari raya kepada KPPN. (2) SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

Article 9

SPM langsung ke rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Article 10

(1) SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan ke KPPN tanpa potongan pajak penghasilan. (2) Potongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 11

(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan hari raya yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan hari raya ke Kas Negara. (2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 14

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PNS PADA LNS 1 Pimpinan LNS 5.620.000,00 2 Pegawai non PNS yang menduduki jabatan struktural - setara eselon I 5.620.000,00 - setara eselon II 5.173.000,00 - setara eselon III 4.963.000,00 - setara eselon IV 4.568.000,00 3 Pegawai Pelaksana non PNS i. Pendidikan SD/SMP/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 1.674.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 1.955.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 2.283.000,00 ii. Pendidikan SMA/DI/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 2.081.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 2.430.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 2.838.000,00 iii. Pendidikan DII/DIII/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 2.261.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 2.640.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 3.083.000,00 iv. Pendidikan S1/D-IV/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 2.696.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 3.148.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 3.676.000,00 v. Pendidikan S2/S3/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 2.810.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 3.281.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 3.831.000,00 NO. URAIAN TUNJANGAN HARI RAYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 99-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14