PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 98-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

PERMEN Nomor 98-pmk-05-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMBAYARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS

Article 5

Correction

(1) Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juli. (2) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bulan Juli.

Article 6

Correction

(1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan. (3) Dalam hal LNS bukan merupakan satuan kerja, pembayaran penghasilan ketiga belas dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja induk LNS.

Article 7

(1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima. (2) Dalam hal pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka: a. pembayaran penghasilan ketiga belas dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran; dan b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran penghasilan ketiga belas melalui transfer ke rekening penerima.

Article 8

(1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mengajukan SPM penghasilan ketiga belas kepada KPPN. (2) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

Article 9

SPM langsung ke rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan ke KPPN dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan.

Article 10

(1) SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan ke KPPN tanpa potongan pajak penghasilan. (2) Potongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 11

(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran penghasilan ketiga belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran penghasilan ketiga belas ke Kas Negara. (2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Article 14

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL PENGHASILAN KETIGA BELAS UNTUK PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PNS PADA LNS PENGHASILAN KETIGA BELAS 1 Pimpinan LNS 24.980.000,00 2 Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan - setara eselon I 19.751.000,00 - setara eselon II 15.488.000,00 - setara eselon III 10.986.000,00 - setara eselon IV 8.423.000,00 3 Pegawai Pelaksana Non PNS i. Pendidikan SD/SM P/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 3.401.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 3.682.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 4.010.000,00 ii. Pendidikan SMA/DI/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 3.895.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 4.244.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 4.652.000,00 iii. Pendidikan DII/DIII/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 4.356.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 4.735.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 5.178.000,00 iv. Pendidikan S1/D-IV/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 5.231.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 5.683.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 6.211.000,00 v. Pendidikan S2/S3/sederajat - masa kerja s.d. 10 tahun 6.162.000,00 - masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun 6.633.000,00 - masa kerja diatas 20 tahun 7.183.000,00 NO. URAIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Peraturan Menteri Nomor 98-pmk-05-2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14