Peraturan Menteri Nomor 98-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang…

Article 2

Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa.

Article 3

(1) Khusus Devisa berupa DHE SDA, wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan INDONESIA. (2) DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari hasil barang Ekspor: a. pertambangan; b. perkebunan; c. kehutanan; dan d. perikanan. (3) Jenis barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Article 4

Correction

(1) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3): a. wajib memperhatikan ketentuan perundang- undangan; b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya. (2) Dalam hal Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk. (3) Pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Article 5

Correction

(1) Eksportir wajib memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. (2) Penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.

Article 6

Correction

DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat digunakan oleh Eksportir yang menempatkan DHE SDA tersebut untuk pembayaran: a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor; b. pinjaman; c. impor; d. keuntungan/dividen; dan/atau e. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Article 7

Correction

(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui escrow account, Eksportir wajib membuat escrow account tersebut pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. (2) Dalam hal escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibuat di luar negeri, Eksportir wajib memindahkan escrow account pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Correction

(1) Dalam hal Eksportir tidak melakukan penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Eksportir dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai DHE SDA yang belum ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA. (2) Dalam hal Eksportir menggunakan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA untuk pembayaran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Eksportir dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai DHE SDA yang digunakan untuk pembayaran di luar ketentuan. (3) Terhadap Eksportir yang tidak membuat escrow account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau tidak memindahkan escrow account di luar negeri pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Eksportir dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.

Article 9

Correction

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Negara sebagai pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hak negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Article 10

Correction

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan perhitungan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan mendasarkan pada hasil pengawasan Bank INDONESIA yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Kepala Kantor Pabean mengenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor dengan mendasarkan pada hasil pengawasan Bank INDONESIA atau Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7. (3) Berdasarkan perhitungan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan: a. surat tagihan pertama kepada Eksportir; b. surat tagihan kedua, yang diterbitkan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan, Eksportir tidak melunasi kewajibannya; dan c. surat tagihan ketiga, yang diterbitkan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan, Eksportir tidak melunasi kewajibannya. (4) Surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan melalui Sistem Komputer Pelayanan. (5) Dalam hal penerbitan surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan, penerbitan surat tagihan dimaksud dilakukan secara manual. (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan Eksportir tidak melunasi kewajibannya, atas pemberitahuan ekspor barang (PEB) berikutnya tidak dilayani sampai dengan Eksportir melunasi kewajibannya. (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan Eksportir tidak melunasi kewajibannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: a. menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya; b. mengenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor; dan c. menyampaikan informasi kepada Bank INDONESIA dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. (8) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta penjelasan tertulis atas hasil pengawasan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank INDONESIA dan/atau Eksportir terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6. (9) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terkait dengan elemen data hasil pengawasan yang terdapat dalam sistem monitoring Bank INDONESIA. (10) Contoh format surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

Correction

(1) Kepala Kantor Pabean yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3): a. wajib memperhatikan ketentuan perundang- undangan; b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya. (2) Dalam hal Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk. (3) Pejabat pelaksana harian (Plh.) atau pejabat pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Article 12

Correction

Hasil pengawasan Bank INDONESIA atau Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa Eksportir telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.

Article 13

Correction

(1) Eksportir wajib membayar denda sesuai surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Hasil pengawasan dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dilampiri dengan bukti pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor.

Article 14

Correction

(1) Dalam hal Eksportir tidak setuju atas surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Eksportir dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean. (2) Koreksi terhadap surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Article 15

Correction

Pelaksanaan penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) serta pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Article 16

Correction

Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan permintaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8)`; b. pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pemberian pelayanan kepabeanan di bidang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6); c. tata cara penyampaian penagihan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan d. pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Article 17

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.04/2019 TENTANG TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...........(1)............... SURAT TAGIHAN PERTAMA Nomor : S- .……….….…(2a)....................................... Tanggal : ................................(2b)........................………... Kepada Yth. Nama : ………(3)………… NPWP : ………(4)…….….. Alamat : ………(5)………… Berdasarkan ketentuan pada Pasal .........…(6)………. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dan sesuai dengan hasil pengawasan Nomor ........…(7)………. tanggal ……(8).…. atas Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor …….(9)……. tanggal ……..(10)…….., dengan ini ditetapkan sanksi administrasi berupa pungutan PNBP sebesar Rp (...................(11)................) (...................(12)........................) dengan alasan penetapan ..................(13)…………… Saudara wajib melunasi PNBP tersebut paling lambat pada tanggal ...............(14)............. dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor ......……..(15)……....... ................(16)............... .. ................(17)............... .. NIP...........(18)............... .. Surat Tagihan ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk .... (1); - Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor Pelayanan .....(15); - Rangkap ke-3 untuk ............(3). PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Unit kerja yang menerbitkan surat tagihan. Contoh: - Kantor Pengawasan dan Pelayanan…… - Kantor Pelayanan Utama ……… Nomor (2a dan 2b) : Diisi nomor, tanggal surat dan kode kantor penerbit Surat Tagihan. Nomor (3) : Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan sanksi administrasi. Nomor (4) : Diisi NPWP orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (3). Nomor (5) : Diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (3). Nomor (6) : Diisi pasal yang berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan dan menjadi dasar dilakukan penetapan. Nomor (7) : Diisi nomor dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank INDONESIA. Nomor (8) : Diisi tanggal dokumen informasi hasil pengawasan dari Bank INDONESIA. Nomor (9) : Diisi nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor. Nomor (10) : Diisi tanggal pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor. Nomor (11) : Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam angka). Nomor (12) : Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam huruf). Nomor (13) : Diisi uraian pelanggaran yang mengakibatkan penetapan sanksi admiistrasi berupa pungutan PNBP, secara singkat dan jelas, misalnya : - tidak melakukan penempatan DHE SDA ke dalam rekening khusus DHE SDA; - menggunakan DHE SDA untuk pembayaran di luar ketentuan. Nomor (14) : Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pada Nomor (2b), dengan ketentuan tanggal tagihan dihitung sebagai hari pertama. Nomor (15) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan dan/atau mengawasi penagihan. Nomor (16) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (17) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (18) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...........(1)............... SURAT TAGIHAN KEDUA Nomor : S- .……….….…(2a)....................................... Tanggal : ................................(2b)........................………... Kepada Yth. Nama : ………(3)………… NPWP : ………(4)…….….. Alamat : ………(5)………… Menunjuk Surat Tagihan Pertama Nomor ……(6)….... tanggal ……(7)…… hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan sebesar Rp (...................(8).................) (...................(9)........................) Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ini dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor .....…………………(10)…………………... ................(11)................. ................(12)................. NIP...........(13)................. Tembusan: 1............(14)...............................; 2. ..........(15).............................; 3. Kepala Kantor Wilayah DJBC......(16)..... PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Unit kerja yang menerbitkan surat tagihan. Contoh: - Kantor Pengawasan dan Pelayanan…… - Kantor Pelayanan Utama ………. Nomor (2a dan 2b) : Diisi nomor, tanggal surat dan kode kantor penerbit Surat Tagihan Nomor (3) : Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan denda administrasi. Nomor (4) : Diisi NPWP orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (3). Nomor (5) : Diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (3). Nomor (6) : Diisi nomor Surat Tagihan Pertama. Nomor (7) : Diisi tanggal Surat Tagihan Pertama. Nomor (8) : Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam angka). Nomor (9) : Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam huruf). Nomor (10) : Diisi nama Kantor Pelayanan yang melakukan monitoring penagihan. Nomor (11) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (12) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (13) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (14) : Diisi Direktur yang menangani kebijakan di bidang ekspor Nomor (15) : Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang Nomor (16) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...........(1)............... SURAT TAGIHAN KETIGA Nomor : S- .……….….…(2a)....................................... Tanggal : ................................(2b)........................………... Kepada Yth. Nama : ………(3)………… NPWP : ………(4)…….….. Alamat : ………(5)………… Menunjuk Surat Tagihan Kedua Nomor ……(6)….... tanggal ……(7)…… hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan sebesar Rp (...................(8).................) (...................(9)........................) Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ini dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor .....…………………(10)…………………... ................(11)............... .. ................(12)............... .. NIP...........(13)............... .. Tembusan: 1............(14)...............................; 2. ..........(15).............................; 3. Kepala Kantor Wilayah DJBC......(16)..... PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi nama Unit kerja yang menerbitkan surat tagihan. Contoh: - Kantor Pengawasan dan Pelayanan…… - Kantor Pelayanan Utama ………. Nomor (2a dan 2b) : Diisi nomor, tanggal surat dan kode kantor penerbit Surat Tagihan Nomor (3) : Diisi nama orang perseorangan atau badan hukum yang dikenakan denda administrasi. Nomor (4) : Diisi NPWP orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (3). Nomor (5) : Diisi alamat orang perseorangan atau Badan Usaha yang dimaksud pada Nomor (3). Nomor (6) : Diisi nomor Surat Tagihan Kedua. Nomor (7) : Diisi tanggal Surat Tagihan Kedua. Nomor (8) : Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam angka). Nomor (9) : Diisi jumlah denda yang ditetapkan (dalam huruf). Nomor (10) : Diisi nama Kantor Pelayanan yang melakukan monitoring penagihan. Nomor (11) : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (12) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (13) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat tagihan. Nomor (14) : Diisi Direktur yang menangani kebijakan di bidang ekspor Nomor (15) : Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang Nomor (16) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI