Correct Article 49

(1) Fotokopi dokumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b terdiri atas dokumen kepemilikan dan/ atau penguasaan Objek Pengadaan Tanah berupa: a. tanah; dan/atau b. bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. (2) Dokumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. untuk tanah perorangan atau badan hukum berupa dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum beserta peraturan perubahannya yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; b. untuk tanah BMN berupa: 1) dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; dan 2) tanah yang berada pada Pengguna Barang berupa surat persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang; atau 3) tanah yang berada pada Pengelola Barang berupa keputusan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola; c. untuk tanah BMD berupa: 1) dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; dan 2) persetujuan pemindahtanganan dari pejabat yang berwenang; d. untuk tanah milik BUMN/BUMD berupa: 1) dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; dan 2) persetujuan pemindahtanganan aset dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. untuk aset desa berupa tanah atau tanah kas desa berupa: 1) dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; 2) surat persetujuan pemindahtanganan atau izin tukar menukar dari gubernur; dan 3) peraturan/ketetapan dari bupati/walikota mengenai penggunaan sisa uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, dalam hal Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam bentuk selain uang; atau 4) dalam hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dapat diberikan dalam bentuk uang, dilengkapi dengan persyaratan dokumen: a) surat bupati/walikota mengenai penunjukan pejabat daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan b) surat keterangan PPK Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa rekening penyaluran Ganti Kerugian merupakan rekening kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. untuk tanah wakaf berupa: 1) dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; dan 2) surat izin tukar menukar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat yang berwenang. g. untuk tanah eks kawasan hutan yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak yang Berhak berupa: 1) dokumen kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; 2) keputusan mengenai penetapan pelepasan kawasan hutan sebagai areal penggunaan lain dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan; dan 3) surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang memuat: a) daftar bidang yang terdiri atas nama Pihak yang Berhak, nomor induk bidang (NIB)/nomor induk sementara (NIS), lokasi desa, dan luas sesuai peta penetapan batas kawasan hutan/areal penggunaan lain; b) tanah yang berada pada areal penggunaan lain dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah setelah dilakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dan pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah; dan c) Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dapat diberikan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dokumen kepemilikan/penguasaan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokumen kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (4) Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah pada tanah negara bebas, dokumen kepemilikan/penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. daftar nominatif tanah dan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan b. surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan yang memuat: 1) tanah negara bebas tersebut bukan merupakan tanah milik masyarakat/tanah kawasan hutan/tanah instansi/tanah milik desa/tanah wakaf; dan 2) tanah negara bebas tersebut dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA, dengan memuat lokasi, luas, dan nomor bidang tanah pada daftar nominatif. (5) Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah yang sudah dibayarkan Ganti Kerugian Pengadaan Tanahnya oleh Menteri/Kepala, dokumen kepemilikan/penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. daftar nominatif tanah dan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan b. surat keterangan dari Menteri/Kepala atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang atau PPK Pengadaan Tanah yang memuat: 1) keterangan bahwa bangunan, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah atau segala sesuatu yang melekat di atas tanah tersebut, telah berdiri sebelum dilakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional; 2) penjelasan atas pembayaran yang terpisah antara tanah dengan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; 3) pembayaran Ganti Kerugian atas tanah dilakukan dengan pembiayaan dari DIPA instansi yang memerlukan tanah; dan 4) tanah diperoleh Pemerintah Republik INDONESIA dalam rangka Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional. (6) Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah pada tanah milik pihak lain, dokumen kepemilikan/penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. daftar nominatif tanah dan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan b. surat izin dari pejabat yang berwenang yang menguasai tanah, dalam hal bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang berada di tanah milik instansi, berupa BMN/BMD dan tanah milik BUMN/BUMD. (7) Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa pemakaman umum, dokumen kepemilikan/penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan: a. daftar nominatif tanah dan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan b. peraturan kepala daerah mengenai pemindahan tempat pemakaman umum. (8) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menandatangani dan membubuhkan stempel yang menyatakan salinan/fotokopi sesuai dokumen Pelaksana Pengadaan Tanah. 16. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A yang berbunyi sebagai berikut: