Peraturan Menteri Nomor 95-pmk-010-2019 Tahun 2019 tentan…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang telah mendapatkan penetapan penghapusan secara mutlak piutang negara dari Menteri Keuangan tahun 2018. 2. Pajak Penghasilan Terutang adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Penghasilan Kena Pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. 4. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Article 1

Article 2

Correction

(1) Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang Negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman termasuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Daerah Air Minum tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak 2018 dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pada tahun 2019. (4) Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019. (5) Besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan selisih antara Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang memperhitungkan penghapusan piutang negara dengan Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperhitungkan penghapusan piutang negara.

Article 3

Correction

(1) Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 November 2019. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu terdaftar dengan menggunakan Surat Permohonan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan/atau pembetulannya; b. laporan keuangan tahun 2018; c. lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah; dan d. fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank. (4) Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal permohonan disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diberikan perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Article 4

Correction

(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. (2) Belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan/atau perubahannya.

Article 5

Correction

(1) Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara MENETAPKAN Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. (2) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masing-masing untuk: a. membuat Surat Permintaan Pembayaran atas realisasi belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah; b. membuat Surat Perintah Membayar; dan c. menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai pelaksanaan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

Article 6

Correction

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui dan Surat Perintah Pencairan Dana telah diterbitkan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu terdaftar, menyampaikan Surat Setoran Pajak kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu.

Article 7

Correction

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Article 8

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/PMK.010/2019 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019 A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA DARI MENTERI KEUANGAN TAHUN 2018 No PDAM NAMA NPWP 1. PDAM Kabupaten Garut 01.445.475.5-443.000 2. PDAM Kabupaten Malang 01.236.149.9-651.000 3. PDAM Kabupaten Soppeng 01.412.578.5-808.000 4. PDAM Kabupaten Sumenep 01.785.624.6-608.000 B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK KOP SURAT WAJIB PAJAK Nomor : ....... (1) Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2019 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......(2) di ......... (3) Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XXX/PMK.010/2019 tentang Pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019, dengan ini : Nama Wajib Pajak : .............................................(4) NPWP : .............................................(5) Alamat : .............................................(6) Nomor Rekening : .............................................(7) Nama Nasabah : .............................................(8) Nama Bank : .............................................(9) Kantor Cabang Bank : .............................................(10) mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2019. Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri : 1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan/atau pembetulannya. 2. Laporan keuangan tahun 2018. 3. Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sesuai lampiran C PMK Nomor XXX/PMK.010/2019. 4. Fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank. Demikian permohonan ini kami sampaikan. .........., ................ 2019 (11) Pengurus/Kuasa *), Nama Jelas..................(12) Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah..............(13) 2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK 1. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak; 2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; 3. Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; 4. Diisi dengan nama Wajib Pajak; 5. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak; 7. Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM; 8. Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagimana terdaftar di Bank; 9. Diisi dengan nama Bank; 10. Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank; 11. Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat; 12. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai; 13. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar. C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak : .............................................(1) NPWP : .............................................(2) Tahun Pajak : 2018 No. Uraian Rupiah I Pendapatan Usaha (3) II Beban Usaha (4) III Laba (Rugi) Usaha (5) IV Pendapatan dari Luar Usaha a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara) (6) b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (7) c. Beban Lain-lain (8) V Jumlah Laba (Rugi) Bersih (9) VI Koreksi Fiskal (10) VII Penghasilan Neto Fiskal (11) VIII Kompensasi Kerugian (12) IX Penghasilan Kena Pajak (13) X Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (14) XI Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (15) XII Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (Selisih X-XI) (16) .........., ................ 2019 (17) Pengurus/Kuasa *) Nama Jelas ..................(18) Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah..............(19) 2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH 1. Diisi dengan nama Wajib Pajak; 2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha; 4. Diisi dengan Jumlah Beban Usaha; 5. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) – (II); 6. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara); 7. Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman termasuk penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)); 8. Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain; 9. Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) – (IV.c); 10. Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal; 11. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) – (VI); 12. Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian; 13. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) – (VIII); 14. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara; 15. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara; 16. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) – (XI); 17. Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat; 18. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai; 19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 95-pmk-010-2019 Tahun 2019 tentang PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8