PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA

PERMEN Nomor 94-pmk-07-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 149) diubah sebagai berikut: 1. Setelah angka 12 Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 20A

Correction

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan: a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a berupa: 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b berupa: 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari: a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. (2) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan: a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a berupa: 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b berupa: 1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; 5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari: a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. (4) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana ayat (3) huruf b. (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan data jumlah Desa, tata cara penghitungan, dan penetapan rincian Dana Desa, peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a tidak dilakukan perubahan. (7) Dalam hal bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap III dan tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa. (8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran. (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa. (14) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh bupati/wali kota. (15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy). (16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-07-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 8

Article 9

Article 9A

Article 9B

Article 12

Article 14A

Article 20

Article 20A

Article 20B

Article 20C

Article 20D

Article 20E

Article 21

Article 22

Article II