PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERMEN Nomor 94-pmk-02-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya. (2) Selain menyusun RKA-K/L atas bagian anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). (3) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya. (4) Tata cara penyusunan dan penelaahan RDP-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Article 4

Correction

(1) Menteri/pimpinan lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program menyusun RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L dan sistem aplikasi RKA-K/L-DIPA yang memuat rincian alokasi berdasarkan: a. angka dasar; dan/atau b. inisiatif baru. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain berupa TOR/RAB dan dokumen terkait lainnya untuk: a. rincian angka dasar yang mengalami perubahan pada level tahapan/komponen kegiatan; dan/atau b. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru. (3) Penyusunan RKA-K/L dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, yakni: a. mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja keluaran dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP; b. menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L; c. menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L; d. menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, surat berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; dan e. memastikan pencantuman tematik APBN pada level keluaran. (4) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara berjenjang yang terdiri atas: a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker); dan b. RKA-K/L unit eselon I. (5) RKA-K/L unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program. (6) Tata cara penyusunan RKA-K/L dan format RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

Correction

(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan RKA-K/L yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau RKA-K/L yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara K/L, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Penyampaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk; b. surat pernyataan pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program; c. daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I; d. RKA Satker; dan e. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L. (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke www.djpp.kemenkumham.go.id dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk dilakukan validasi. (4) Dalam hal pada proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN, RKA- K/L dikembalikan kepada K/L untuk dilakukan perbaikan. (5) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneliti: a. kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; b. kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya; c. relevansi komponen/tahapan dengan keluaran; dan d. konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan. (6) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difokuskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru. (7) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat eselon II dari K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. (8) Tata cara penelaahan RKA-K/L sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

Correction

(1) Dalam hal alokasi anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengakibatkan perubahan RKA-K/L, menteri/pimpinan lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program melakukan penyesuaian RKA-K/L. (2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai inisiatif baru termasuk tambahan yang berasal dari hasil pembahasan dengan komisi terkait di DPR, K/L wajib melengkapi dengan dokumen pendukung. (3) RKA-K/L yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit API K/L dan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk diteliti. (4) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk memastikan kebenaran RKA-K/L yang mengalami perubahan beserta kelengkapan dokumen pendukungnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) RKA-K/L yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibahas dengan komisi terkait di DPR untuk mendapat persetujuan. (6) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan RKA-K/L yang telah disetujui oleh pimpinan komisi terkait di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan. (7) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6) difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan. (8) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) RKA-K/L yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan penyusunan DHP RKA-K/L. (10) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.

Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20