PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 93-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

PERMEN Nomor 93-pmk-02-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 775), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Article 2

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun Sifat : Segera Lampiran: Satu Berkas Hal : Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Yth. Menteri Keuangan di Jakarta 1. Bersama ini, kami mohon persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut: a. Satuan Kerja ... ; b. Program ... Kegiatan ... ; c. Output/Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan ... ; d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ; e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ; f. Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun ... ; dan g. Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan ... . 2. Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan; b. ........................ ; dan c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ... Nomor ... Tanggal ... . 3. Alasan/pertimbangan perlunya persetujuan Kontrak Tahun Jamak (pilih salah satu): a. waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. waktu penyelesaian pekerjaan kurang dari 12 bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; c. pekerjaan tersebut memberikan manfaat lebih apabila dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; d. pekerjaan yang direncanakan untuk dilakukan secara tahun tunggal tidak dapat diselesaikan sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, sehingga perlu diubah menjadi tahun jamak. e. (lainnya) ... . 4. Kegiatan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak: a. disertai penilaian/rekomendasi teknis dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten (untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri), atau dari instansi pemerintah/instansi nonpemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten (untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri negeri); *) b. alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau DIPA; dan c. kegiatan Kontrak Tahun Jamak telah dicantumkan dalam prakiraan maju. 5. Berkenaan dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan: a. Dokumen ... ; dan b. .................... . Pencapaian Output/Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang diusulkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya (sesuai kewenangannya). Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, ..................................................... NIP/NRP........................................ *) khusus untuk Output/Suboutput/KRO/RO/pekerjaan konstruksi MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun Sifat : Segera Lampiran: Satu Berkas Hal : Permohonan Perpanjangan Atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Yth. Menteri Keuangan di Jakarta 1. Bersama ini, kami mohon perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut: a. Satuan Kerja ... ; b. Program ... Kegiatan ... ; c. Output/Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan ... ; d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ; e. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: semula ... , menjadi ... ; f. Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun, semula ... , menjadi ... ; dan g. Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan, semula ..., menjadi ... . 2. Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.../PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan; b. ..........................; dan c. DIPA ... Nomor ... Tanggal ... . 3. Alasan/pertimbangan perlunya perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak: a. ......................... ; dan b. ......................... . 4. Pekerjaan yang dimintakan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan: a. Pengalokasian anggaran bagi perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan; dan b. Perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dimaksud telah sesuai dengan hasil: 1) reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga; atau 2) reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor … Tanggal … (asli dokumen ada pada kami). 5. Berkenaan dengan permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan: a. Dokumen ... ; dan b. ..................... . Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, ..................................................... NIP/NRP........................................ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN FORMAT PERMOHONAN PENAMBAHAN NILAI PAGU PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : Permohonan Penambahan Nilai Pagu Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Yth. Menteri Keuangan di Jakarta 1. Bersama ini, kami mohon penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut: a. Satuan Kerja... ; b. Program ... Kegiatan ... ; c. Output/Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan ... ; d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ; e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ; f. Perkiraan kebutuhan anggaran pertahun: semula ... menjadi ... ; dan g. Perkiraan kebutuhan tambahan anggaran total dan sumber pendanaan: semula ... menjadi ... . 2. Dasar Hukum: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.../PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan; b. .......................... ; dan c. DIPA ... Nomor ... Tanggal ... . 3. Alasan/pertimbangan perlunya penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak: a. .......................... ; dan b. .......................... . 4. Pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan: a. usul penambahan nilai pagu persetujuan dimaksud telah sesuai dengan hasil reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan b. tambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan. 5. Berkenaan dengan permohonan penambahan pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan: a. Dokumen ... ; dan b. .......................... . Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, ..................................................... NIP/NRP........................................ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 93-pmk-02-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

Article I

Article 2

Article I

Article 2

Article 5

Article II