PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

PERMEN Nomor 92-pmk-08-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah pemerintah/lembaga yang berasal dari luar negeri yang menerima hibah dari Pemerintah Republik INDONESIA. 2. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah.

Article 2

Article 6

Correction

(1) Dalam rangka pencairan Belanja Hibah, pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan surat permintaan pencairan Belanja Hibah kepada Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Surat permintaan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas pelaksanaan kegiatan Belanja Hibah yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat keterangan rekening Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima hibah; dan c. rekening koran Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima hibah. (3) Berdasarkan surat permintaan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dalam valuta asing kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar. (4) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar dalam valuta asing kepada www.djpp.kemenkumham.go.id Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam rangka transfer Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. (5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar pelaksanaan transfer Belanja Hibah dari rekening kas negara ke rekening Pemerintah Asing/Lembaga Asing penerima hibah. (6) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11