PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

PERMEN Nomor 92-pmk-01-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi noneselondi lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepadaMenteri Keuangan selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan secara administratif berada dibawah Sekretaris Jenderal.

Article 2

Article 3

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat KSSKmenyelenggarakan fungsi: a. perumusan tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat KSSK; b. perumusan kerangka kerja, termasuk kriteria dan indikator,penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan; c. penyiapan bahan untuk penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukung; d. penyiapan usulan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan; e. penyiapan rekomendasi kepada untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan,serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan; f. penyiapan penyerahan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan beserta usulan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan bank sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan; g. penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bank; h. penyiapan masukan bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai materi peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan; i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; j. pengelolaan data dan informasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan; k. pelaksanaan kajian risiko dan hukum atas kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; l. pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga; m. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat KSSK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Correction

Sekretariat KSSK dipimpin oleh Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Article 5

Correction

Sekretariat KSSKterdiri atas: a. Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; b. Direktur Manajemen Risiko dan Hukum; c. Divisi Manajemen Kantor; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 6

Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuanganmempunyai tugasmelakukanperumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan, penyusunan bahan untuk penilaian kondisistabilitas sistem keuangan, danpenyiapan usulankebijakanuntuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Article 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kerangka kerja, termasuk kriteria dan indikatorpenilaian kondisi stabilitas sistem keuangan; b. penyiapan bahan untuk penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan beserta data dan informasi pendukung; c. penyiapan usulan langkah koordinasi untuk mencegah krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan; d. penyiapan penyerahan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan beserta usulan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan bank sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan; e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Article 8

Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuanganterdiri atas: a. Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan I; b. Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II; dan c. Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III.

Article 9

(1) Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Imempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan,penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan penyiapan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (2) Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II mempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan,penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan penyiapan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (3) Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III mempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan,penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan penyiapan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (4) Pembagian objek dalam pelaksanaan tugas Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II, dan Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris KSSK dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (good governance).

Article 10

Direktur Manajemen Risiko dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian manajemen risiko dan hukum atas bahan/konsep rekomendasi kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, serta penyiapan konsep keputusan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat KSSK; b. penyiapan rekomendasi kepada untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan; c. penyiapan masukan bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai materi peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; d. penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bank; e. penyiapan dan penyelenggaraan simulasi penanganan krisis sistem keuangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Article 12

Direktur Manajemen Risiko dan Hukum terdiri atas: a. Divisi Manajemen Risiko; dan b. Divisi Hukum.

Article 13

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakanperumusan tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat KSSK, penyiapan rekomendasi kepada PRESIDEN untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bank, penyiapan dan penyelenggaraan simulasi penanganan krisis sistem keuangan;serta pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Article 14

Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan rekomendasi kepada PRESIDEN untuk MEMUTUSKAN perubahan status stabilitas sistem keuangan, langkah penanganan krisis sistem keuangan, serta penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, penyiapan masukan bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai materi peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang dapat mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan,penyiapan keputusan pembelian Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan oleh Bank INDONESIA guna penanganan bankserta pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Sekretaris KSSK.

Article 15

Divisi Manajemen Perkantoran mempunyai tugas melaksanakanpenyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga, pengelolaanteknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat KSSK, pengelolaan keuangan, danpengelolaan urusan administrasi lainnya.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Manajemen Perkantoran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan; b. pengelolaan data dan informasi terkait stabilitas sistem keuangan; c. pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga; d. pengelolaan teknologi informasi; e. pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat KSSK; f. pengelolaan keuangan; g. pengelolaan urusan administrasi lainnya; dan h. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Article 17

Divisi Manajemen Perkantoran terdiri atas: a. Subdivisi Manajemen Data dan Teknologi Informasi; b. Subdivisi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum; dan c. Subdivisi Persidangan dan Komunikasi Publik.

Article 18

(5) Subdivisi Manajemen Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, analisis, perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem, serta melaksanakan operasional layanan teknologi informasi. (6) Subdivisi Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan urusan administrasi lainnya. (7) Subdivisi Persidangan dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan,pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antarlembaga.

Peraturan Menteri Nomor 92-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB III

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB V

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB VII

Article 33

BAB VII

Article 34

Article 35