PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012

PERMEN Nomor 91-pmk-07-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang belum dibagihasilkan kepada daerah.

Article 2

(1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2012 adalah sebesar Rp24.569.958.275,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). (2) Rincian alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

(1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2012. (2) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 /PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.