PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 90-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN UANG NEGARA DI BANK INDONESIA

PERMEN Nomor 90-pmk-05-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN REKENING

Article 2

Correction

(1) Jenis Rekening Pemerintah dalam rangka pengelolaan kas terdiri dari Rekening KUN dan Rekening Penempatan. (2) Rekening KUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Rekening KUN dalam Rupiah; b. Rekening KUN dalam valuta USD; dan c. Rekening KUN dalam valuta asing non-USD. (3) Rekening Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Rekening Kas Penempatan Rupiah; b. Rekening Kas Penempatan dalam valuta USD; c. Rekening Kas Penempatan dalam valuta asing non USD; d. Rekening Pemerintah Lainnya dalam Rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD; dan e. Rekening Khusus dalam Rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD.

Article 3

(1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, digunakan untuk: a. menyimpan Uang Negara dalam Rupiah; b. menampung seluruh penerimaan Negara dalam Rupiah; c. membayar seluruh pengeluaran Negara dalam Rupiah; dan d. menampung SKM dalam Rupiah. (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk: a. menyimpan Uang Negara dalam valuta USD; b. menampung seluruh penerimaan Negara dalam valuta USD; c. membayar seluruh pengeluaran Negara dalam valuta USD; dan d. menampung SKM dalam valuta USD. (3) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, digunakan untuk: a. menyimpan Uang Negara dalam valuta asing non USD; b. menampung seluruh penerimaan Negara dalam valuta asing non USD; c. membayar seluruh pengeluaran Negara dalam valuta asing non USD; dan d. menampung SKM dalam valuta asing non USD. (4) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, digunakan untuk: a. menampung kelebihan SKM Rupiah; b. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM Rupiah; c. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM USD; d. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta asing non USD; dan e. mengisi Rekening KUN untuk memenuhi kewajiban pemerintah. (5) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, digunakan untuk: a. menampung kelebihan SKM valuta USD; b. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta USD; c. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM Rupiah; d. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta asing Non USD; dan e. mengisi Rekening KUN untuk memenuhi kewajiban pemerintah. (6) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c digunakan untuk: a. menampung saldo valuta asing Non USD; b. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta asing non USD; c. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM Rupiah; d. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta USD; dan e. mengisi Rekening KUN untuk memenuhi kewajiban pemerintah. (7) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan huruf e diperlakukan sebagai Rekening Penempatan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan.

BAB Kedua

Penggunaan Rekening

Article 3

Correction

(1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, digunakan untuk: a. menyimpan Uang Negara dalam Rupiah; b. menampung seluruh penerimaan Negara dalam Rupiah; c. membayar seluruh pengeluaran Negara dalam Rupiah; dan d. menampung SKM dalam Rupiah. (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk: a. menyimpan Uang Negara dalam valuta USD; b. menampung seluruh penerimaan Negara dalam valuta USD; c. membayar seluruh pengeluaran Negara dalam valuta USD; dan d. menampung SKM dalam valuta USD. (3) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, digunakan untuk: a. menyimpan Uang Negara dalam valuta asing non USD; b. menampung seluruh penerimaan Negara dalam valuta asing non USD; c. membayar seluruh pengeluaran Negara dalam valuta asing non USD; dan d. menampung SKM dalam valuta asing non USD. (4) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, digunakan untuk: a. menampung kelebihan SKM Rupiah; b. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM Rupiah; c. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM USD; d. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta asing non USD; dan e. mengisi Rekening KUN untuk memenuhi kewajiban pemerintah. (5) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, digunakan untuk: a. menampung kelebihan SKM valuta USD; b. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta USD; c. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM Rupiah; d. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta asing Non USD; dan e. mengisi Rekening KUN untuk memenuhi kewajiban pemerintah. (6) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c digunakan untuk: a. menampung saldo valuta asing Non USD; b. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta asing non USD; c. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM Rupiah; d. salah satu sumber dana untuk menutup kekurangan SKM valuta USD; dan e. mengisi Rekening KUN untuk memenuhi kewajiban pemerintah. (7) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan huruf e diperlakukan sebagai Rekening Penempatan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan.

BAB V

BUNGA

Article 11

Correction

(1) Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank INDONESIA. (2) Tingkat bunga Uang Negara di Rekening Penempatan di Bank INDONESIA dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan, dan apabila terjadi ketidaksepakatan, tingkat bunga yang berlaku diperpanjang sampai didapatkan kesepakatan baru. (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan penentuan tingkat bunga, tingkat bunga yang sedang berlaku dapat diperpanjang sampai dicapai kesepakatan.

Article 12

(1) Perhitungan bunga untuk Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan atas saldo rata-rata akhir hari dalam satu bulan untuk masing-masing Rekening, baik Rekening KUN maupun Rekening Penempatan. (2) Penyetoran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank INDONESIA ke Rekening KUN dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bunga atas saldo Rekening KUN dalam Rupiah dan valuta asing non USD, dibayarkan dalam rupiah dan disetorkan ke Rekening KUN dalam Rupiah; b. Bunga atas saldo Rekening KUN dalam valuta USD, dibayarkan dalam valuta USD dan disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta USD; c. Bunga atas saldo Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah dan valuta asing non USD, dibayarkan dalam rupiah dan disetorkan ke Rekening KUN dalam Rupiah; d. Bunga atas saldo Rekening Kas Penempatan dalam valuta USD, dibayarkan dalam valuta USD dan disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta USD; e. Bunga atas saldo Rekening Pemerintah Lainnya dalam Rupiah dan valuta asing non USD, dibayarkan dalam rupiah dan disetorkan ke Rekening KUN dalam Rupiah; f. Bunga atas saldo Rekening Pemerintah Lainnya dalam valuta USD, dibayarkan dalam valuta USD dan disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta USD; g. Bunga atas saldo Rekening Khusus dalam Rupiah dan valuta asing non USD, dibayarkan dalam rupiah dan disetorkan ke Rekening KUN dalam Rupiah; h. Bunga atas saldo Rekening Khusus dalam valuta USD, dibayarkan dalam valuta USD dan disetorkan ke Rekening KUN dalam valuta USD. (3) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 90-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN UANG NEGARA DI BANK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

Article 17