PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 81-pmk-04-2021 Tahun 2021 tentang PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

PERMEN Nomor 81-pmk-04-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 16

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.04/2021 TENTANG PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA A. PREKURSOR BAHAN PELEDAK NO POS TARIF/ HS CODE URAIAN BARANG CAS NUMBER / KETERANGAN 1. 2808.00.00 Asam nitrat; asam sulfonitrat 7697-37-2, 43625-06-5, 13587-52-5 2. 2829.11.00 Sodium Chlorate 7775-09-9 3. ex.2829.19.00 Potassium Chlorate 3811-04-9 4. ex.2829.90.90 Potasium Perchlorate 7778-74-7 5. 2834.21.00 Potasium Nitrate 7757-79-1 28.47 Hidrogen Peroksida, dipadatkan dengan urea maupun tidak 6. 2847.00.10 - Dalam bentuk cair 7722-84-1 7. 2847.00.90 - Lain – Lain 7722-84-1 8. ex.2904.20.90 Nitromethane 75-52-5 9. 2914.11.00 Aseton 67-64-1 10. 3102.10.00 Urea, dalam larutan air maupun tidak 57-13-6 11. 3102.30.00 Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak 6484-52-2 12. 3102.50.00 Sodium Nitrate 7631-99-4 13. 3102.60.00 Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan amonium nitrat 15245-12-2 14. 3212.90.11 Alumunium Paste 7429-90-5 36.03 Sekering pengaman; sekering peledak; sumbu mesiu atau cap NO POS TARIF/ HS CODE URAIAN BARANG CAS NUMBER / KETERANGAN peledak; penyala; detonator listrik. 15. 3603.00.10 Semi-sekering; cap berelemen; tabung sinyal 16. 3603.00.20 - Sekering pengaman; sekering peledak 17. 3603.00.90 - Lain-lain 76.03 Bubuk dan serpih aluminium. 18. 7603.10.00 - Bubuk dari struktur bukan pipih 7429-90-5 7603.20 - Bubuk dari struktur pipih; serpih : 19. 7603.20.10 - - Serpih 7429-90-5 20. 7603.20.20 - - Bubuk dari struktur pipih 7429-90-5 85.25 Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video. 8525.80 - Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video : -- Kamera perekam video : 21 ex.8525.80.39 --- Lain-lain Drone yang dilengkapi/dipasang dengan kamera pengawas 22. 8526.92.00 Aparatus radio kendali jarak jauh B. SENJATA API DAN BAGIAN DARI SENJATA API NO POS TARIF / HS CODE URAIAN BARANG 93.01 Senjata artileri (misalnya, senjata api, howitzer dan mortar) 9301.10.00 - Senjata artileri (misalnya, senjata api, howitzer dan mortar) 1. ex 9301.10.00 mortars; 2. ex 9301.10.00 portable anti-aircraft guns; 9301.20.00 Peluncur roket; peluncur suar; pelontar granat; tabung torpedo dan proyektor semacam itu 3. ex 9301.20.00 shoulder launched missiles; 4. ex 9301.20.00 underslung grenade launchers; 5. ex 9301.20.00 rockect propelled grenades (RPG); 9301.90.00 - Lain-lain 6. ex 9301.90.00 sub-machine gun 7. ex 9301.90.00 light machine gun 8. ex 9301.90.00 heavy machine gun; 9. ex 9301.90.00 rifles; shotguns; 10. 9302.00.00 Revolver dan pistol, selain yang dimaksud dari Pos 93.03 atau 93.04.

Peraturan Menteri Nomor 81-pmk-04-2021 Tahun 2021 tentang PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

BAB V

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16