PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260PMK0112015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

PERMEN Nomor 8-pmk-08-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 8

Article 31A

Correction

(1) Dalam rangka penyelesaian pembayaran regres kepada BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (2) atau atas putusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 29, maka dapat dilakukan mekanisme sebagai berikut: a. Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK menyampaikan permohonan pengalokasian dana pembayaran regres kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Regres dari Penjamin; b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan evaluasi terhadap permohonan pembayaran regres dari PJPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Pembiayaan mengirimkan dokumen hasil evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Direktorat Jenderal Anggaran; d. berdasarkan dokumen hasil evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran akan mengalokasikan anggaran regres kepada alokasi anggaran Kementerian/Lembaga selaku PJPK yang bersangkutan untuk pembayaran regres kepada BUPI dengan mekanisme penambahan anggaran (on-top); e. penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dapat bersumber dari Dana Cadangan Penjaminan; f. dalam hal pembayaran regres PJPK bersumber dari Dana Cadangan Penjaminan, berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. dalam hal penjaminan telah efektif maka BUPI diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan terkait potensi besaran klaim penjaminan; 2. untuk menjaga kecukupan dan sustainability dari Dana Cadangan Penjaminan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko akan mengalokasikan anggaran Dana Cadangan Penjaminan melalui APBN tahun berikutnya untuk mengganti sejumlah Dana Cadangan Penjaminan yang dikeluarkan dalam rangka pembayaran regres; dan 3. apabila terjadi klaim pembayaran Penjaminan Pemerintah dan pembayaran regres pada saat yang bersamaan maka memprioritaskan pembayaran Penjaminan Pemerintah. g. penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d hanya diperuntukkan untuk pembayaran regres dari Kementerian/Lembaga bersangkutan sehingga mekanisme dimaksud tidak menambah base-line pagu anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun berikutnya; dan h. dalam hal mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, Kementerian/Lembaga selaku PJPK wajib membayar regres kepada BUPI pada tahun yang sama. (2) Mekanisme pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD selaku PJPK, mekanisme pengalokasian anggaran pembayaran regres merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 8-pmk-08-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260PMK0112015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Article I

Article 8

Article I

Article 8

Article 12

Article 14

Article 15

Article 28

Article 29

Article 31A

Article 35

Article 38

Article 40

Article II