Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 29

PERMEN Nomor 79-pmk-01-2022 Tahun 2022 | Peraturan Menteri Nomor 79-pmk-01-2022 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 /PMK.01/2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN A. BAGAN ORGANISASI BALAI DIKLAT KEUANGAN SEKSI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPATUHAN INTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI DIKLAT KEUANGAN B. BAGAN ORGANISASI BALAI DIKLAT KEPEMIMPINAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPATUHAN INTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI DIKLAT KEPEMIMPINAN SEKSI EVALUASI PEMBELAJARAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.01/2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN A. NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Diklat Keuangan Medan Kota Medan 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Sumatera Barat 2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Kota Pekanbaru 1. Provinsi Riau 2. Provinsi Bengkulu 3. Provinsi Jambi 4. Provinsi Kepulauan Riau 3. Balai Diklat Keuangan Palembang Kota Palembang 1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Lampung 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Balai Diklat Keuangan Cimahi Kota Cimahi 1. Provinsi Jawa Barat 2. Provinsi Banten 5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Kota Yogyakarta 1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Provinsi Jawa Tengah 6. Balai Diklat Keuangan Malang Kota Malang Provinsi Jawa Timur 7. Balai Diklat Keuangan Denpasar Kota Denpasar 1. Provinsi Bali 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Balai Diklat Keuangan Pontianak Kota Pontianak 1. Provinsi Kalimantan Barat 2. Provinsi Kalimantan Tengah 9. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Kalimantan Timur No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA Balikpapan Balikpapan 2. Provinsi Kalimantan Selatan 3. Provinsi Kalimantan Utara 10. Balai Diklat Keuangan Makassar Kota Makassar 1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Provinsi Sulawesi Barat 4. Provinsi Maluku 5. Provinsi Papua 6. Provinsi Papua Barat 11. Balai Diklat Keuangan Manado Kota Manado 1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Gorontalo 3. Provinsi Sulawesi Tengah 4. Provinsi Maluku Utara B. NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Diklat Kepemimpinan Kota Magelang Seluruh INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI
Your Correction