PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 77-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENJAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN/ATAU TRANSMISI DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN ,BATUBARA,DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

PERMEN Nomor 77-pmk-01-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PENGANGGARAN DANA JAMINAN KELAYAKAN USAHA

Article 8

Correction

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Anggaran bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran kompensasi finansial kepada PT PLN (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik. (2) Mekanisme penganggaran kompensasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi listrik.

Article 9

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pembayaran fasilitas likuiditas PT PLN (Persero). (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan penyediaan anggaran untuk tahun yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan memperhatikan hasil perhitungan dari Badan Kebijakan Fiskal dan DJPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Berdasarkan permintaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menyediakan dana jaminan Pemerintah melalui penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK). (4) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikan DIPA dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk disahkan. (5) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA menunjuk: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab www.djpp.kemenkumham.go.id kegiatan/pembuat komitmen/ pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/menguji SPP; dan c. Tembusan surat keputusan penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB VII

PENYAMPAIAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN KELAYAKAN USAHA

Article 10

Correction

(1) PT PLN (Persero) menyampaikan surat tagihan dan pemberitahuan tertulis mengenai ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada Pengembang Listrik Swasta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal melakukan verifikasi terhadap pernyataan gagal bayar PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Berita Acara hasil verifikasi paling lambat 5 hari kerja.

Article 11

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa : a. PT PLN (Persero) berada dalam kondisi shortfall/gagal bayar atas sebagian atau seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai dengan PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1; atau b. kewajiban penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, Pejabat Pembuat SPP mengajukan SPP kepada pejabat Penerbit SPM.

Article 12

(1) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Kuitansi; b. Surat Jaminan Kelayakan Usaha dari Menteri Keuangan; dan c. Berita acara Verifikasi dan/atau Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana. (2) Berdasarkan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk untung rekening PT PLN (Persero). (3) Pemerintah membayar jaminan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam tempo paling lambat 45 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat tagihan dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Article 13

(1) Realisasi fasilitas likuiditas oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat merupakan utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah yang dinyatakan dalam suatu Perjanjian Utang antara PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Pelunasan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada kesempatan pertama setelah dilakukan penagihan atau langsung dipotong dari hak PT PLN (Persero) atas jumlah subsidi harga listrik yang ditanggung oleh Pemerintah pada masa tertentu.

Article 14

Pelunasan dan pembayaran utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan dibukukan sebagai penerimaan dalam pos pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam tahun bersangkutan.

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

BAB VII

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

BAB IX

Article 17