PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

PERMEN Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 16

Correction

(1) Dalam pelaksanaan Fasilitas pada Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, Menteri Keuangan bekerja sama dengan Lembaga Internasional yang diusulkan oleh PJPK dalam surat Permohonan Fasilitas. (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan Induk; b. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas; c. Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan d. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (3) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Internasional bertindak selaku pelaksana Fasilitas dan memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (4) Dalam hal pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Fasilitas diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dengan memenuhi persyaratan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional. (5) Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PJPK dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menindaklanjuti dengan pembentukan Kesepakatan Induk. (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memadai, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat yang berisi mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh PJPK. (8) Dalam hal PJPK telah memperbaiki Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PJPK dapat mengajukan kembali Permohonan Fasilitas kepada Menteri Keuangan. (9) Dalam hal Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disepakati, Menteri Keuangan dan Lembaga Internasional menindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas. (10) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas, PJPK dan Lembaga Internasional dapat menyusun Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (11) Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas antara PJPK dengan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa. (12) Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikeluarkan berdasarkan surat permohonan persetujuan atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang akan dilakukan penggantian yang diajukan oleh PJPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa dengan melampirkan konsep Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (13) Surat Konfirmasi dan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditembuskan kepada Menteri Keuangan. (14) Biaya yang dapat dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (12), merupakan biaya yang dibayarkan kepada Lembaga Internasional oleh PJPK sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas. (15) Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Dana Penyiapan Proyek, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. PJPK membayar terlebih dahulu biaya pelaksanaan Fasilitas kepada Lembaga Internasional; dan b. PJPK mendapatkan penggantian biaya (reimbursement) dari Dana Penyiapan Proyek. (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas, yang paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: a. maksud dan tujuan serta ruang lingkup kerja sama (Fasilitas); b. tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan Fasilitas; c. tata cara pelaksanaan Fasilitas; d. Hasil Keluaran; e. indikator keberhasilan; dan f. tata cara pembayaran.

Peraturan Menteri Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kelima

Article 16

Article 17

BAB Keenam

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 22

BAB X

Article 23

BAB XI

Article 24

BAB XII

Article 25

Article 26