PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

PERMEN Nomor 72-pmk-07-2011 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Guru PNSD, dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD. (2) Guru PNSD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Article 2

Article 6

Correction

(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional secara Semesteran. (2) Laporan Realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Semester Pertama terdiri dari Laporan Triwulan Pertama dan Laporan Triwulan Kedua Tahun 2011 dan disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus 2011; b. Laporan Realisasi Semester Kedua terdiri dari Laporan Triwulan Ketiga dan Laporan Triwulan Keempat Tahun 2011 dan disampaikan paling lambat pada minggu terakhir bulan Januari 2012; dan c. Laporan Realisasi pembayaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id 1) Jumlah Guru PNSD yang telah menerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya, disusun sesuai contoh format Realisasi Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; 2) Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan namun belum menerima dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya, disusun sesuai contoh format Kekurangan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; 3) Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Per Semester baik Laporan Realisasi Semester Pertama maupun Laporan Realisasi Semester Kedua, disusun sesuai contoh format Rekapitulasi Per Semester sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; 4) Menyertakan softcopy Realisasi Pembayaran, Kekurangan Pembayaran, dan Rekapitulasi Per Semester yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas; 5) Menyertakan copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat; dan 6) Dalam hal masih terdapat sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (6) setelah pembayaran Triwulan Keempat dilaksanakan, Pemerintah Daerah wajib menyertakan copy Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atas sisa dana dimaksud untuk pengembalian pada bulan Desember Tahun 2011 atau copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian pada bulan Januari 2012 yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi/Giro Pos penerima setoran.

Peraturan Menteri Nomor 72-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10