PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-06-2012 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

PERMEN Nomor 67-pmk-06-2012 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Article 5

Correction

(1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara. (2) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasi atas laporan konsolidasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. MENETAPKAN status penggunaan Barang Milik Negara; c. meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penyimpanan atas dokumen Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; d. memberikan keputusan atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menunjuk pejabat struktural pada unit kerjanya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara.

Article 6

(1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan Barang Milik Negara. (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara menurut penggolongan dan kodefikasi barang di bidang pertambangan batubara; b. menyimpan sertipikat/bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang terkait dengan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan permintaan dari Menteri serta mengadministrasikannya; c. menyimpan dan mengadministrasikan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang terkait dengan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, termasuk jika diperlukan dapat meminta Kontraktor untuk melakukan penyimpanan dan pengadministrasian bukti kepemilikan atau dokumen lainnya tersebut; d. melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, termasuk jika diperlukan dapat meminta Kontraktor untuk melakukan pengamanan tersebut; e. melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Kontraktor; f. menyampaikan laporan Barang Milik Negara secara berkala kepada Menteri; g. mengajukan permohonan kepada Menteri terhadap usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan/penghapusan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Kontraktor; h. melakukan pengawasan penggunaan Barang Milik Negara di lingkup pengusahaan pertambangan batubara; dan i. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Kontraktor menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang didasarkan pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perjanjian. (2) Kontraktor berkewajiban untuk: a. melakukan pencatatan Barang Milik Negara; b. menyimpan dan mengadministrasikan: 1. asli bukti kepemilikan atau dokumen lainnya atas Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya atas Barang Milik Negara berdasarkan permintaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. salinan/fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen lainnya atas Barang Milik Negara, kecuali bukti kepemilikan atau dokumen lainnya atas Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1; c. melaporkan data Barang Milik Negara secara berkala kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d. melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya, termasuk yang didasarkan pada permintaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan e. melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

BAB IV

PEMINDAHTANGANAN

Article 9

Correction

Pemindahtanganan Barang Milik Negara dapat dilakukan melalui: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah.

Article 10

Correction

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan: a. Dewan Perwakilan Rakyat, untuk: 1. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau 2. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. PRESIDEN, untuk: 1. untuk Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau 2. untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Menteri, untuk Barang Milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; atau b. diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Article 11

(1) Penjualan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan pertimbangan Barang Milik Negara tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan tidak dapat dilakukan pemanfaatan. (2) Penjualan Barang Milik Negara hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri atas usul Kontraktor melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (4) Penjualan Barang Milik Negara harus dilakukan penilaian terlebih dahulu guna mendapatkan nilai pasar/wajar. (5) Hasil penjualan Barang Milik Negara wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

Article 12

(1) Tukar menukar Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan pengusahaan pertambangan batubara. (2) Barang Milik Negara dapat dilakukan tukar menukar dengan barang lain yang terkait dengan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara. (3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki nilai paling sedikit sama dengan nilai Barang Milik Negara yang dipertukarkan. (4) Tukar Menukar Barang Milik Negara berupa tanah, infrastruktur berupa jalan, mesin dan peralatan, bahan/perlengkapan, serta limbah sisa operasi yang berasal dari mesin, peralatan, dan bahan/perlengkapan hanya dapat dilaksanakan oleh Kontraktor setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas usul Kontraktor melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan harus dilaporkan kepada Menteri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (5) Tukar menukar Barang Milik Negara harus dilakukan penilaian terlebih dahulu guna mendapatkan nilai wajar.

Article 13

(1) Hibah Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah. (2) Hibah Barang Milik Negara dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah atau yayasan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hibah Barang Milik Negara harus mendapatkan persetujuan Menteri atas usul Kontraktor melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Article 14

(1) Semua penerimaan yang berasal dari pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke kas umum negara. (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan umum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VI

PEMUSNAHAN

Article 16

Correction

(1) Pemusnahan Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan. (2) Permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kontraktor kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor. (3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan yang disampaikan oleh Kontraktor. (4) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan, pemusnahan layak dilakukan, proses selanjutnya menempuh mekanisme sebagai berikut: a. pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa bahan kimia dan lainnya yang telah kadaluarsa dan yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri; b. pemusnahan atas limbah dari bahan kimia yang telah dibeli dan telah digunakan untuk kegiatan operasi pertambangan batubara dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. pemusnahan atas bahan peledak yang telah kadaluarsa untuk kegiatan operasi pertambangan batubara dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Menteri. (5) Pemusnahan atas bahan peledak yang telah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. (6) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen pendukung terkait termasuk berita acara pemusnahan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilaksanakannya pemusnahan.

Article 17

(1) Limbah sisa operasi yang berasal dari mesin, peralatan, dan bahan/perlengkapan yang tidak laku dijual lelang sebanyak 2 (dua) kali dan berdasarkan kajian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak lagi memiliki nilai ekonomis, dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Menteri. (2) Permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor.

BAB IX

PENYERAHAN KEPADA PEMERINTAH

Article 25

Correction

(1) Barang Milik Negara wajib diserahkan kepada Pemerintah apabila: a. sudah tidak digunakan oleh Kontraktor; b. Perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan. (2) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara diserahkan oleh Kontraktor kepada Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara diusulkan pengelolaannya lebih lanjut oleh Kontraktor kepada Menteri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Article 26

(1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. a. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan; b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administrasi maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan untuk dilakukan penyerahan tersebut; c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan tersebut permohonan Kontraktor layak ditindaklanjuti, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan; d. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kontraktor melakukan pengamanan fisik dan hukum sampai dengan dilaksanakannya penetapan status penggunaan dan pemanfaatan atau selesainya pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. a. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan data dan dokumen terkait yang diperlukan; b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administrasi maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang dimohonkan untuk dilakukan penyerahan tersebut; c. Dalam hal berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, permohonan Kontraktor layak disetujui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Kontraktor dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Negara bersangkutan; e. Terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; f. Terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kontraktor melakukan pengamanan fisik dan hukum sampai dengan dilaksanakannya penetapan status penggunaan dan pemanfaatan atau selesainya pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut. (3) Mekanisme Penyerahan Barang Milik Negara kepada Pemerintah yang diinisiasi oleh Menteri atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berlaku mutatis mutandis untuk Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan oleh Kontraktor dan/atau Perjanjian telah berakhir.

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-06-2012 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB IX

Article 25

Article 26

BAB X

Article 27

BAB XI

Article 28

BAB XII

Article 29

Article 30