PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-04-2016 Tahun 2016 tentang Deklarasi Inisiatif Voluntary Declaration Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

PERMEN Nomor 67-pmk-04-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. UNDANG-UNDANG Kepabeanan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang. 3. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. 4. Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) adalah pemberitahuan Importir dalam PIB dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai- nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB. 5. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan UNDANG-UNDANG Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 6. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 7. Harga Futures adalah harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas. 8. Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya disebut Royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). 9. Proceeds adalah nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan. 10. Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) adalah pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan oleh Importir (settlement date) dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). 11. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB IV

KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

Article 4

Correction

(1) Dalam hal Importir melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Importir harus memberitahukan: a. barang yang diimpor dengan Harga Futures; b. perkiraan Harga Futures; dan c. tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures, untuk dicantumkan dalam PIB. (2) Perkiraan Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean. (3) Tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.

Article 5

(1) Dalam hal Importir melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) untuk Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan/atau Proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, Importir harus memberitahukan: a. barang yang diimpor yang mengandung Royalti dan/atau Proceeds; b. perkiraan nilai Royalti dan/atau Proceeds; dan c. tanggal penyelesaian (settlement date) pembayaran Royalti dan/atau Proceeds, untuk dicantumkan dalam PIB. (2) Perkiraan nilai Royalti dan/atau Proceeds sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi. (3) Tanggal penyelesaian (settlement date) pembayaran Royalti dan/atau Proceeds sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.

Article 6

(1) Importir harus melakukan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penyelesaian (settlement date) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf c. (2) Dalam hal jatuh tempo Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau libur nasional, Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (3) Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) tidak berlaku dalam hal Importir tidak melakukan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). (4) Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Harga Futures, dilakukan berdasarkan dokumen dasar pembayaran menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Royalti dan/atau Proceeds, dilakukan berdasarkan dokumen dasar pembayaran menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

Tata cara Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dan penyetoran penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-04-2016 Tahun 2016 tentang Deklarasi Inisiatif Voluntary Declaration Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

BAB VII

Article 11