Correct Article 25

(1) Dalam hal terdapat Daerah baru, penghitungan DBH Pajak dilakukan secara proporsional dengan Daerah induknya berdasarkan: a. jumlah penduduk untuk DBH PPh dan DBH CHT; dan b. luas wilayah untuk DBH PBB. (2) Dalam hal UNDANG-UNDANG pembentukan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan, pengalokasian DBH Pajak sebagai Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal UNDANG-UNDANG pembentukan Daerah baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan, pengalokasian DBH Pajak sebagai daerah baru dialokasikan secara mandiri atau secara proporsional terhadap daerah induk. (4) Pengalokasian DBH Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal data dasar alokasi belum tersedia.