Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2023 tentang PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PERMEN Nomor 62 Tahun 2023
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
PERMEN Nomor 62 Tahun 2023
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
KETENTUAN UMUM
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA
Pedoman Pendekatan Penyusunan RKA, Klasifikasi Anggaran, Bagian Anggaran, Satker, dan Struktur Anggaran
Kaidah Penganggaran dalam Penyusunan RKA
Umum
Prinsip Belanja Berkualitas
Pemenuhan Alokasi Dasar dan Pembatasan Alokasi untuk Belanja Tertentu
Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan yang Didanai dari Sumber Dana Tertentu
Penandaan Anggaran (Budget Tagging)
Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran
Sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
Kebijakan Penganggaran yang Ditetapkan pada Tahun Berkenaan
Pengalokasian Anggaran yang Diserahkan Menjadi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak
Pengalokasian Anggaran untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment
Standar Biaya
Umum
SBM
SBK
SSB
TATA CARA PENYUSUNAN RKA-K/L
Pra Penyusunan RKA-K/L
Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L
Penelitian dan Reviu RKA-K/L
Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L
Penyesuaian, Penelitian, Reviu dan Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L
Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA Kementerian/Lembaga
TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BUN
Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara
Penyusunan RKA-BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN
Reviu RKA Satker BUN
Penyusunan RKA-BUN
Penelaahan RKA-BUN
Penyesuaian RKA-BUN Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN
Koordinator PPA BUN
Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA BUN
Penggunaan dan Pengalokasian BA BUN pada Tahun Anggaran Berjalan
Penggunaan Anggaran BA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antarsubbagian Anggaran dalam BA BUN Melalui SPP BA BUN yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antarsubbagian Anggaran dalam BA BUN Melalui Revisi Surat Menteri Keuangan yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA BUN
Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja Lainnya ke Subbagian Anggaran Lainnya dalam BA BUN yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja Lainnya Ke BA K/L yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA Kementerian/Lembaga
Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya Melalui Penerbitan DIPA BUN
REVISI ANGGARAN
Umum
Kewenangan Revisi Anggaran
Tema Revisi Anggaran
Revisi Anggaran Terkait PNBP
Revisi Anggaran Terkait Pinjaman
Revisi Anggaran Terkait Hibah
Revisi Anggaran Terkait SBSN
Revisi Anggaran Terkait Belanja Operasional
Revisi Anggaran Terkait BA BUN
Revisi Anggaran Terkait Tunggakan
Revisi Anggaran Terkait RO Prioritas Nasional
Revisi Anggaran Terkait RO Cadangan
Revisi Anggaran Terkait Penanganan Bencana Non-Alam
Revisi Anggaran Terkait Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Revisi Rumusan Informasi Kinerja
Revisi Anggaran terkait Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Revisi Anggaran DIPA Kementerian/Lembaga dan DIPA BUN yang Bersumber dari BA BUN
Pergeseran Anggaran pada BA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Subbagian Anggaran dalam BA BUN Melalui SPP BA BUN yang Mengakibatkan Revisi DIPA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Subbagian Anggaran dalam BA BUN Melalui Revisi Surat Menteri Keuangan yang Mengakibatkan Revisi DIPA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Subbagian Anggaran BUN Belanja Lainnya ke Subbagian Anggaran lainnya dalam BA BUN yang Mengakibatkan Revisi DIPA BUN
Mekanisme Pergeseran Anggaran dari Sub BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L yang Mengakibatkan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga
Penggunaan Anggaran Sub BA BUN Belanja Lainnya Melalui Revisi DIPA BUN Belanja Lainnya
Mekanisme Revisi Anggaran
Mekanisme Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran
Mekanisme Revisi Anggaran antar Kementerian/Lembaga
Mekanisme Revisi Anggaran dari BA K/L ke Sub BA BUN Belanja Lainnya
Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Mekanisme Revisi Anggaran pada Kementerian/Lembaga yang Tidak Mengakibatkan Perubahan DIPA
Mekanisme Revisi Anggaran pada Kementerian/Lembaga yang Mengakibatkan Perubahan DIPA
Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
DIPA
Pejabat Perbendaharaan Negara
Menteri Keuangan Selaku BUN
Pejabat Fungsional di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara
Komitmen
Pembuatan Komitmen
Penatausahaan Data Kontrak dan Data Supplier
Pengajuan Tagihan kepada Negara
Ketentuan Tagihan
Mekanisme Pembayaran Tagihan
Pengujian dan Penyelesaian Tagihan
Pengujian Tagihan dan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D
Pengawasan dan Pengendalian Internal
Tanda Tangan Elektronik
Tata Cara Pembayaran atas Beban BA Bendahara Umum
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
Sistem Akuntansi Instansi
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Reviu dan Pernyataan Tanggung Jawab
PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN
Pengendalian dan Pemantauan
Umum
Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran
Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran
Umum
Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran
Data dan Informasi
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP