PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

PERMEN Nomor 62-pmk-04-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 364), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Article 18

Article 22

Correction

(1) Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya. (2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek suatu transaksi jual-beli; b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean; c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/tidak termasuk dalam nilai transaksi; d. meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang- barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan e. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. (3) Penelitian nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh: a. Importir Mitra Utama (MITA) Kepabeanan; b. Importir Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); c. Importir produsen dengan kategori risiko rendah; d. Importir yang mendapatkan fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; e. Importir yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan; f. Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau g. Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengimpor secara langsung. (3a) Penelitian nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh Importir dan Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat informasi dan petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan dari unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3b) Dalam hal pada pemberitahuan pabean impor beserta dokumen yang menjadi lampirannya yang disampaikan oleh Importir dan Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur yang mengakibatkan perbedaan pembayaran bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean. (3c) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian nilai pabean melalui penelitian ulang atau audit kepabeanan dengan mempertimbangkan manajemen risiko terhadap pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh Importir dan Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (4) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian nilai pabean terhadap importasi yang dilakukan oleh Importir, dan Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal: a. barang ekspor yang diimpor kembali (barang re- impor); b. barang impor terkena pemeriksaan acak; atau c. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengembalikan hasil pemeriksaan fisik tersebut kepada pemeriksa barang untuk dilengkapi sehingga dapat menunjukkan jenis, spesifikasi, satuan, dan jumlah barang dengan jelas. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Article I

Article 18

Article I

Article 18

Article 22

Article 24

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 32

Article 35A

Article II