PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBEBANAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

PERMEN Nomor 62-pmk-03-2021 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pertambangan mineral ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. (2) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya melalui badan/lembaga tertentu.

Article 2

Article 4

Correction

(1) Pelibatan pemerintah pusat oleh lembaga pengumpul sumbangan dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan berdasarkan program kebijakan pemerintah pusat, sesuai dengan program kebijakan Kementerian atau Lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelibatan pemerintah daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan berdasarkan program kebijakan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal dilakukan pelibatan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan, dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan dengan program kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan program penyaluran sumbangan dengan program kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pelibatan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh lembaga pengumpul sumbangan dibuktikan dengan adanya dokumen persetujuan atas rencana program penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan yang paling sedikit memuat informasi berupa: a. nomor dan tanggal dokumen persetujuan; b. nama, alamat, dan NPWP lembaga pengumpul sumbangan; c. rencana dan penjelasan program penyaluran sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. rencana jumlah nominal penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan sesuai dengan program pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; e. nomor ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar program penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sumbangan; dan f. persetujuan pejabat mengenai: 1) kesesuaian program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan dengan program kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; 2) tanggung jawab pelaksanaan program penyaluran sumbangan merupakan tanggung jawab lembaga pengumpul sumbangan; dan 3) jangka waktu penyelenggaraan program penyaluran sumbangan, yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang berwenang. (5) Dokumen persetujuan pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atas rencana program penyaluran sumbangan oleh lembaga pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBEBANAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12