PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran

PERMEN Nomor 61-pmk-02-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya disingkat JFAA, adalah jabatan karir PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN. 7. Pejabat Fungsional Analis Anggaran yang selanjutnya disebut Analis Anggaran adalah PNS yang ditetapkan sebagai JFAA. 8. Kebutuhan JFAA adalah jumlah dan susunan JFAA yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Anggaran dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Anggaran sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 13. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk MENETAPKAN Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 14. Penilaian Kinerja/Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai/capaian kinerja pegawai dan perilaku kerja. 15. Tim Penilai Kinerja JFAA adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas menilai Angka Kredit Analis Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 16. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Analis Anggaran dan disusun oleh Analis Anggaran yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit melalui Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 17. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian Angka Kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai Kinerja JFAA yang hadir dalam Sidang pleno penilaian Angka Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. 18. Keputusan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah surat keputusan yang berisi penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan Analis Anggaran dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 19. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai Kinerja JFAA untuk MENETAPKAN Angka Kredit Analis Anggaran.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAM JFAA

Article 3

Correction

Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN dapat menyusun kebutuhan JFAA.

Article 4

Correction

(1) Penghitungan Kebutuhan JFAA pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan rasio perkiraan waktu penyelesaian hasil kerja (output) setiap tahun yang disesuaikan dengan rencana strategis unit organisasi dan jam kerja efektif di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. (2) Penghitungan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan Kebutuhan JFAA tahunan. (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan JFAA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/ Lembaga harus melakukan perhitungan lowongan Kebutuhan JFAA. (4) Lowongan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan JFAA tahunan dengan jumlah Analis Anggaran yang tersedia pada tahun yang dihitung. (5) Jumlah Analis Anggaran yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analis Anggaran yang akan naik jabatan, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung. (6) Penghitungan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan. (2) Kebutuhan JFAA yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan b. Menteri Keuangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JFAA

Article 6

Correction

Analis Anggaran diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Correction

Pengangkatan PNS sebagai Analis Anggaran dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; dan c. penyesuaian (inpassing).

Article 8

(1) Pengangkatan dalam JFAA melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ekonomi, administrasi, hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; f. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penganggaran; g. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan h. memiliki nilai kinerja/nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi Kebutuhan JFAA yang berasal dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai PNS, harus mengikuti dan lulus: a. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan b. uji kompetensi. (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN serta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam JFAA sebagai Analis Anggaran. (5) Pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN yang dilakukan selama masa Calon PNS dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penilaian Angka Kredit sepanjang menyertakan bukti fisik yang lengkap.

Article 9

(1) Pengangkatan dalam JFAA melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan pengangkatan dalam JFAA melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV (DIV) tidak termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d; c. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun; d. berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat. (2) Penyampaian usulan pengangkatan dalam JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, paling rendah 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) Pengangkatan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Kebutuhan JFAA yang berkenaan.

Article 10

(1) Pengangkatan dalam JFAA melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV (DIV); e. memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN terhitung pada tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran; f. memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan h. dinyatakan lulus seleksi penyesuaian (inpassing). (2) Pengangkatan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Kebutuhan JFAA yang berkenaan. (3) Penilaian Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam rangka pengangkatan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian (inpassing) untuk pengangkatan JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimiliki.

Article 11

Article 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi penyesuaian (inpassing) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB Kedua

Tata Cara Penilaian Angka Kredit

Article 17

Correction

Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai Kinerja JFAA dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Analis Anggaran menyusun DUPAK dan berkas pendukung lainnya dengan diketahui oleh atasan langsung. b. DUPAK dan berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada pimpinan unit kerja paling kurang pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha. c. Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penilaian Angka Kredit. d. Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf c menandatangani DUPAK serta menyampaikan DUPAK dan berkas berkas pendukung lainnya kepada Tim Penilai Kinerja JFAA. e. Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai Kinerja JFAA; f. Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud dalam huruf e menyampaikan DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja JFAA untuk dibagikan kepada Anggota Tim Penilai Kinerja JFAA; g. Anggota Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud dalam huruf e masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; h. Berdasarkan hasil penilaian DUPAK sebagaimana dimaksud pada huruf g, Tim Penilai Kinerja JFAA melaksanakan Sidang Pleno untuk menyusun BAPAK sebagai hasil penilaian akhir; i. Anggota Tim Penilai Kinerja JFAA menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Kinerja JFAA untuk penyiapan surat keputusan PAK; j. Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA menyampaikan konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan; k. Berkas asli PAK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada: 1) Analis Anggaran yang bersangkutan; 2) Sekretaris Tim Penilai Kinerja JFAA yang bersangkutan; 3) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan 4) Pejabat lain yang dianggap perlu.

(1) Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan penetapan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melaksanakan penyesuaian (inpassing) JFAA selama periode penyesuaian (inpassing). (2) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi awal terhadap PNS yang akan mengikuti penyesuaian (inpassing) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. (3) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Kementerian/Lembaga paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, menyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti seleksi penyesuaian (inpassing) yang diselenggarakan oleh unit yang membidangi penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. (4) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi Ijazah terakhir; b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. fotokopi nilai kinerja/nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir; d. daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN dan masih melaksanakan tugas di bidang berkenaan, yang ditetapkan atasan PNS yang bersangkutan paling kurang pejabat administrator, sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. surat keputusan penempatan terakhir; dan f. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditetapkan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (5) PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan rekomendasi penyesuaian (inpassing) yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Berdasarkan rekomendasi penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dapat mengangkat Analis Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sidang Tim Penilai Kinerja JFAA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Sidang Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk MENETAPKAN PAK. (3) Sidang Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Kinerja JFAA; b. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; c. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. (4) Hasil Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAPAK dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Kinerja JFAA yang hadir dalam Sidang Pleno Tim Penilai Kinerja JFAA. (5) BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan contoh formulir tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Berdasarkan BAPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit harus MENETAPKAN Angka Kredit Analis Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan keberatan. (8) Dalam hal anggota Tim Penilai Kinerja JFAA memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling kurang 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai dengan masa kerja tim yang tersisa kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Kinerja JFAA yang turut dinilai maka DUPAK anggota Tim Penilai Kinerja JFAA bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai Kinerja JFAA yang lain. (10) Dalam hal Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK Ketua Tim Penilai Kinerja JFAA, Sekretaris Tim Penilai Kinerja JFAA menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Kinerja JFAA.

Peraturan Menteri Nomor 61-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21