Correct Article 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 16 - Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж -- 17 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA A. CONTOH RENCANA TARGET PENYALURAN 1. DATA TARGET PENYALURAN Keterangan (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran NO WILAYAH PROVINSI RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 0 (T-0) TAHUN 1 (T+1) TAHUN 2 (T+2) TAHUN 3 (T+3) JUMLAH Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Jumlah Mesin Indikasi Tingkat Bunga/ Margin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1 2 3 4 5 6 dst…. JUMLAH -- 18 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TARGET PENYALURAN No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal target penyaluran pada Tahun Penyaluran (4) Diisi dengan jumlah debitur pada Tahun Penyaluran (5) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada Tahun Penyaluran (6) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin pada Tahun Penyaluran (7) Diisi dengan nominal target penyaluran satu tahun setelah Tahun Penyaluran (8) Diisi dengan jumlah debitur satu tahun setelah Tahun Penyaluran (9) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu tahun setelah Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin satu tahun setelah Tahun Penyaluran (11) Diisi dengan nominal target penyaluran dua tahun setelah Tahun Penyaluran (12) Diisi dengan jumlah debitur dua tahun setelah Tahun Penyaluran (13) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai dua tahun setelah Tahun Penyaluran (14) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin dua tahun setelah Tahun Penyaluran (15) Diisi dengan nominal target penyaluran tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (16) Diisi dengan jumlah debitur tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (17) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (18) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (19) Diisi dengan jumlah nominal target penyaluran satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (20) Diisi dengan jumlah debitur satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (21) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (22) Diisi dengan indikasi tingkat bunga/margin satu – tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 19 - 2. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH Keterangan (T-1) 1 tahun sebelum Tahun Penyaluran (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran -- 20 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (4) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (5) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (6) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun pada saat penyusunan RTP (7) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (8) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (9) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun sebelum Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun sebelum Tahun Penyaluran (11) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran (12) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun Penyaluran (13) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (14) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (15) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (16) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (17) Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (18) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 21 - 3. DATA KINERJA PENYALURAN NO WILAYAH PROVINSI DUA TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TING KAT NPL (%) (10) PENYALURAN BAKI DEBET TING KAT NPL (%) (10) PENYALURAN BAKI DEBET TING KAT NPL (%) (10) Nominal Jumlah Debitur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesin Nominal Juml ah Debit ur Juml ah Mesi n Modal Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi Moda l Kerja Inves tasi Modal Kerja Inves tasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH -- 22 - PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (4) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (5) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (6) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (7) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (8) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (9) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (10) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (11) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) dua tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (12) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (13) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (14) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (15) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (16) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (17) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (18) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (19) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (20) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (21) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (22) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (23) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan -- 23 - (24) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada tahun berjalan (25) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (26) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (27) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran pada tahun berjalan (28) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi pada tahun berjalan (29) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan -- 24 - B. CONTOH PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK Formula Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK: = % Subsidi X Baki Debet KIPK X hari bunga/hari margin 360 Keterangan: • % Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin (persen). • Baki Debet KIPK adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Penerima KIPK kepada Penyalur KIPK. • Hari bunga/hari margin merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin dimana Baki Debet KIPK tidak berubah. Contoh Perhitungan: Subsidi Bunga: 5% p.a Periode Tagihan: 1 Maret 2025 s.d 31 Maret 2025 Jenis Trans aksi Tanggal Transaksi Tanggal Akhir Periode Tagihan Plafon Nilai Transaksi Baki Debet Hari Bunga/ Hari Margin Subsidi Bunga/Subsidi Margin Penya luran Kredit 05 Mar 2025 31 Mar 2025 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 27 = 5% X 1.000.000.000 X 27 360 = 3.750.000 Periode Tagihan: 1 April 2025 s.d 31 April 2025 Jenis Transa ksi Tanggal Transaksi Tanggal Akhir Periode Tagihan Plafon Nilai Transaksi Baki Debet Hari Bunga/Hari Margin Subsidi Bunga/Subsidi Margin Cicilan Kredit 06 Apr 2025 30 Apr 2025 1.000.000.000 50.000.000 950.000.000 5 25 = 5% X1.000.000.000 X 5 360 = 694.444 = 5% X 950.000.000 X 25 360 = 3.298.611 (hasil penghitungan dibulatkan rupiah terdekat) -- 25 - C. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK KOP SURAT Nomor : …………(1) …………….(2) Lampiran : ………...(3) Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin Kredit Industri Padat Karya ………. (4) Yth. Kuasa Pengguna Anggaran KIPK di tempat ……….(5) Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Industri Padat Karya oleh ……..(6), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai berikut: a. Periode : …..(7) b. jumlah tagihan : …(8) Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama pemilik rekening : …….(9) Nomor Rekening : ……. (10) Pada Bank : …….. (11) NPWP : ……...(12) Kebenaran data penyaluran dan data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ……..(13)………… Direksi, ……..(14)……… -- 26 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor surat permohonan (2) Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan (3) Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan (4) Diisi dengan hal surat permohonan (5) Diisi dengan jabatan dan tempat kedudukan tujuan (6) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (7) Diisi dengan periode bulan tagihan (8) Diisi dengan jumlah total nominal tagihan dalam angka dan dalam huruf (9) Diisi dengan nama rekening Penyalur KIPK (10) Diisi dengan nomor rekening Penyalur KIPK (11) Diisi dengan nama bank tempat rekening Penyalur KIPK (12) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Penyalur KIPK (13) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (14) Diisi dengan nama penandatangan -- 27 - D. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA …. (1) Periode Tagihan : …….. (2) NO. KODE SUB SEKTOR (3) URAIAN SUBSEKTOR (4) JUMLAH DEBITUR (5) NILAI SUBSIDI (Rp) (6) 1 2 3 Dst Jumlah Tagihan (7) ……(8)…… Direksi, (……………..(9)……………) Keterangan: Kode dan uraian sektor mengacu pada referensi yang terdapat dalam SIKP -- 28 - PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KIPK No. URAIAN (1) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (2) Diisi dengan bulan dan tahun periode tagihan (3) Diisi dengan kode subsektor sesuai referensi pada SIKP (4) Diisi dengan uraian subsektor sesuai referensi pada SIKP (5) Diisi dengan jumlah debitur (6) Diisi dengan tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK (7) Diisi dengan jumlah tagihan nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK (8) Diisi dengan nama Penyalur KIPK (9) Diisi dengan nama direksi Penyalur KIPK -- 29 - E. RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 2025 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2025 NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 2 3 4 5 6 DST JUMLAH Keterangan (T-1) 1 tahun sebelum Tahun Penyaluran (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran -- 30 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2025 No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (4) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (5) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (6) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (7) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (8) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (9) Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 31 - 2. DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2025 NO WILAYAH PROVINSI TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) (10) Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 2 3 4 5 6 dst…. JUMLAH -- 32 - PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2025 No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (4) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (5) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan (6) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada tahun berjalan (7) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (8) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (9) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran pada tahun berjalan (10) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi pada tahun berjalan (11) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan -- 33 - F. RENCANA TARGET PENYALURAN TAHUN 2026 1. DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026 NO WILAYAH PROVINSI DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN TAHUN PENYALURAN T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur Nominal (Rp/M) Jumlah Debitur (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH Keterangan (T-1) 1 tahun sebelum Tahun Penyaluran (T-0) Tahun Penyaluran (T+1) 1 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+2) 2 tahun setelah Tahun Penyaluran (T+3) 3 tahun setelah Tahun Penyaluran -- 34 - PETUNJUK PENGISIAN DATA TAGIHAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN TAHUN 2026 No. URAIAN (1) Diisi nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (4) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada tahun berjalan/tahun saat penyusunan RTP (5) Diisi dengan nominal tagihan subsidi pada Tahun Penyaluran (6) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi pada Tahun Penyaluran (7) Diisi dengan nominal tagihan subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (8) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi satu tahun setelah Tahun Penyaluran (9) Diisi dengan nominal tagihan subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (10) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi dua tahun setelah Tahun Penyaluran (11) Diisi dengan nominal tagihan subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran (12) Diisi dengan jumlah debitur penerima subsidi tiga tahun setelah Tahun Penyaluran -- 35 - 2. DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026 NO WILAYAH PROVINSI SATU TAHUN SEBELUM TAHUN BERJALAN TAHUN BERJALAN PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) (10) PENYALURAN BAKI DEBET TINGKAT NPL (%) (10) Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Nominal Jumlah Debitur Jumlah Mesin Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi Modal Kerja Investasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH -- 36 - PETUNJUK PENGISIAN DATA KINERJA PENYALURAN TAHUN 2026 No. URAIAN (1) Diisi dengan nomor urut (2) Diisi dengan provinsi yang akan disalurkan (3) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (4) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (5) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (6) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (7) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (8) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (9) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (10) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (11) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) satu tahun sebelum tahun berjalan/tahun penyusunan RTP (12) Diisi dengan nominal penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (13) Diisi dengan nominal penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (14) Diisi dengan jumlah debitur yang menerima penyaluran pada tahun berjalan (15) Diisi dengan jumlah Mesin yang dibiayai pada tahun berjalan (16) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk modal kerja yang telah disalurkan pada tahun berjalan (17) Diisi dengan nominal Baki Debet/outstanding penyaluran untuk investasi yang telah disalurkan pada tahun berjalan (18) Diisi dengan jumlah debitur yang masih memiliki Baki Debet/outstanding penyaluran pada tahun berjalan (19) Diisi dengan jumlah Mesin yang belum dilunasi pada tahun berjalan (20) Diisi dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) tahun berjalan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI