Correct Article 2

(1) MENETAPKAN tariff rate quota yang selanjutnya disebut TRQ atas barang impor dari Australia dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif INDONESIA–Australia (INDONESIA–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penetapan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahun 2022 pada kolom angka (1) Tabel 2 berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dan untuk tahun selanjutnya berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; b. kuota tahunan TRQ pada kolom angka (2) Tabel 2 merupakan jumlah kuota total yang ditetapkan terhadap produk-produk tertentu per tahun sesuai dengan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif INDONESIA–Australia (INDONESIA– Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement); c. tarif preferensi in-quota pada kolom angka (3) Tabel 2 merupakan tarif bea masuk preferensi dalam skema TRQ yang ditetapkan terhadap barang impor yang menggunakan sertifikat TRQ dan jumlahnya tidak melebihi sertifikat TRQ serta tidak melebihi kuota tahunan skema TRQ; d. tarif preferensi out-quota pada kolom angka (4) Tabel 2 merupakan tarif bea masuk preferensi dalam skema tariff rate quota yang ditetapkan terhadap barang impor yang tidak menggunakan sertifikat TRQ, atau menggunakan sertifikat TRQ dengan jumlah melebihi sertifikat TRQ dan/atau melebihi kuota tahunan skema TRQ; dan e. tarif ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area yang terdapat pada pembebanan tarif preferensi out- quota pada kolom angka (4) Tabel 2 merupakan tarif bea masuk yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). (3) Pelaksanaan pemotongan kuota barang impor yang dikenakan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem INDONESIA National Single Window.