Correct Article 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN CONTOH FORMAT, PETUNJUK PENGISIAN ELEMEN DATA, DAN PETUNJUK PENGISIAN PEMBETULAN ELEMEN DATA A. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MENGENAI PENETAPAN, PERUBAHAN, ATAU PENCABUTAN BARANG TERTENTU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN PENGANGKUTANNYA .................... (1) .................... Nomor : ..........(2).......... ..........(3).......... Sifat : Sangat Segera Lampiran : ..........(4).......... Hal : Penyampaian Peraturan ..........(5).......... Nomor ..........(6).......... tentang ..........(7).......... Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta 13230 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(8).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean, terlampir bersama ini disampaikan Peraturan ..........(5).......... Nomor ..........(6)........... tentang ..........(7).........., dalam rangka penetapan/perubahan/pencabutan* daftar Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. …………………………………………..........…..(9)............................................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... a.n. MENTERI ..........(10).......... ..........(11).........., ..........(12)........... Tembusan: ..........(13)........... *) Coret yang tidak perlu PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi kop surat kementerian yang membidangi perdagangan. Nomor (2) : diisi nomor surat (atau dapat ditambahkan sifat surat dalam hal diperlukan sesuai dengan urgensinya, misal: "Sangat Segera" atau "Segera"). Nomor (3) : diisi tanggal surat. Nomor (4) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat. Contoh : dalam hal peraturan perundang-undangan yang dilampirkan berjumlah 1 (satu) peraturan, diisi "Satu Berkas". Nomor (5) : diisi menteri/kepala lembaga yang MENETAPKAN peraturan perundang-undangan mengenai penetapan/perubahan/ pencabutan Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (6) : diisi nomor peraturan perundang-undangan mengenai penetapan Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (7) : diisi judul peraturan perundang-undangan mengenai penetapan/perubahan/pencabutan Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan Barang Tertentu dalam daerah pabean. Nomor (9) : diisi hal-hal yang lain yang perlu atau akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Nomor (10) : diisi menteri yang membidangi perdagangan. Nomor (11) : diisi nama jabatan Eselon I di lingkungan kementerian yang membidangi perdagangan yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri yang membidangi perdagangan menyampaikan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan/perubahan/pencabutan Barang Tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (12) : diisi tanda tangan dan nama pejabat Eselon I kementerian yang membidangi perdagangan yang menyampaikan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan/ perubahan/pencabutan Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (13) : diisi pihak-pihak yang perlu mendapatkan tembusan, jika diperlukan. B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR BARANG TERTENTU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN PENGANGKUTANNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..........(1).......... TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(2).......... NOMOR .........(3).......... TENTANG ..........(4).......... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(5).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang Tertentu Berdasarkan Peraturan ..........(2).......... Nomor ..........(3).......... tentang ..........(4)..........; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(5).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor ..........(6)..........); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(2).......... NOMOR ..........(3).......... TENTANG ..........(4)........... KESATU : MENETAPKAN daftar Barang Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ..........(7)........... Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. ..........(8).......... ; 3. ..........(9).......... ; 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 5. Kepala Lembaga National Single Window; 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; 7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, .......... (10) .......... LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..........(1).......... TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(2).......... NOMOR ..........(3).......... TENTANG ..........(4)........... DAFTAR BARANG TERTENTU NO. KODE HS ID BARANG TERTENTU KODE K/L NO. KEP URAIAN BARANG SPESIFIKASI WAJIB TANGGAL AWAL TANGGAL AKHIR (Kolom Lain Sesuai Kebutuhan) 1 2 3 dst a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK·INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ..........(10).......... PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (2) : diisi menteri/kepala lembaga yang menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (3) : diisi nomor peraturan perundang-undangan mengenai penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (4) : diisi judul peraturan perundang-undangan mengenai penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean. Nomor (6) : diisi nomor Berita Negara Republik INDONESIA Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean. Nomor (7) : diisi tanggal berlakunya Keputusan Menteri mengenai daftar barang barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (8) : diisi menteri/kepala lembaga yang MENETAPKAN peraturan perundang-undangan mengenai penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (9) : diisi menteri yang membidangi perdagangan. Nomor (10) : diisi tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN DAFTAR BARANG TERTENTU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN PENGANGKUTANNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..........(1).......... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR……..(2)…… TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(3).......... NOMOR .........(4).......... TENTANG ..........(5).......... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(6).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor ……..(2)……. tentang Daftar Barang Tertentu Berdasarkan Peraturan ..........(3).......... Nomor ..........(4).......... tentang ..........(5)..........; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(6).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor ..........(7)..........); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR……..(2)…… TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(3).......... NOMOR ..........(4).......... TENTANG ..........(5)........... KESATU : MENETAPKAN daftar Barang Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ..........(8)........... Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. ..........(9).......... ; 3. ..........(10).......... ; 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 5. Kepala Lembaga National Single Window; 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; 7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, .......... (11) .......... LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..........(1).......... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........(2).......... TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(3).......... NOMOR ..........(4).......... TENTANG ..........(5)........... DAFTAR BARANG TERTENTU NO. KODE HS ID BARANG TERTENTU KODE K/L NO. KEP URAIAN BARANG SPESIFIKASI WAJIB TANGGAL AWAL TANGGAL AKHIR (Kolom Lain Sesuai Kebutuhan) 1 2 3 dst a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK·INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ..........(11)......... PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai daftar barang tertentu yang dilakukan perubahan. Nomor (3) : diisi menteri/kepala lembaga yang menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (4) : diisi nomor peraturan perundang-undangan mengenai perubahan penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (5) : diisi judul peraturan perundang-undangan mengenai perubahan penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean. Nomor (7) : diisi nomor Berita Negara Republik INDONESIA Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean. Nomor (8) : diisi tanggal berlakunya Keputusan Menteri mengenai perubahan daftar barang barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (9) : diisi menteri/kepala lembaga yang MENETAPKAN peraturan perundang-undangan mengenai perubahan penetapan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (10) : diisi menteri yang membidangi perdagangan. Nomor (11) : diisi tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI DAFTAR BARANG TERTENTU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN PENGANGKUTANNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..........(1).......... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........(2).......... TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(3).......... NOMOR ..........(4).......... TENTANG ..........(5)........... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(6).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........(2).......... tentang Daftar Barang Tertentu Berdasarkan Peraturan ..........(3).......... Nomor ..........(4).......... tentang ..........(5)...........; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4661); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(6).......... tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor ..........(7)..........); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..........(2).......... TENTANG DAFTAR BARANG TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN ..........(3).......... NOMOR ..........(4).......... TENTANG ..........(5)........... KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........(2).......... tentang Daftar Barang Tertentu Berdasarkan Peraturan ..........(3).......... Nomor ..........(4).......... tentang ..........(5)........... KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ..........(8)........... Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. ..........(9)............ ; 3. ..........(10).......... ; 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 5. Kepala Lembaga National Single Window; 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; 7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, .......... (11) .......... PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya yang akan dicabut. Nomor (3) : diisi menteri/kepala lembaga yang menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (4) : diisi nomor peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (5) : diisi judul peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean. Nomor (7) : diisi nomor Berita Negara Republik INDONESIA Peraturan Menteri mengenai tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean. Nomor (8) : diisi tanggal berlakunya Keputusan Menteri mengenai pencabutan daftar barang barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (9) : diisi menteri/kepala lembaga yang MENETAPKAN peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. Nomor (10) : diisi menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Nomor (11) : diisi tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang tertentu yang dilakukan pengawasan pengangkutannya. E. PETUNJUK PENGISIAN ELEMEN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT) No. Elemen Data PPBT Pemuatan PPBT Keberangkatan PPBT Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut PPBT Kedatangan PPBT Pembongkaran 1 Nama dan kode Kantor Pabean pemuatan Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 2 Nama dan kode Kantor Pabean pembongkaran Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 3 Nama dan kode pelabuhan pemuatan Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 4 Nama dan kode pelabuhan pembongkaran Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 5 Nama, NPWP, dan alamat Pengangkut Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 6 Nama, NPWP, dan alamat agen Pengangkut (jika ditunjuk) Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 7 Nama, NPWP, dan alamat pengirim Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 8 Nama, NPWP, dan alamat penerima Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 9 Nama, NPWP, dan alamat pemilik barang Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 10 Waktu keberangkatan Sarana Pengangkut Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 11 Waktu perkiraan kedatangan Sarana Pengangkut Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 12 Waktu rencana kedatangan Sarana Pengangkut Tidak/belum diisi Tidak/belum diisi Mulai diisi Mulai diisi Mulai diisi 13 Waktu kedatangan Sarana Pengangkut Tidak/belum diisi Tidak/belum diisi Mulai diisi Mulai diisi Mulai diisi 14 Nomor dan tanggal pendaftaran Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 15 Nama, nomor voyage, bendera kapal, tanda panggil (call sign), nomor IMO, MMSI/registrasi) Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 16 Uraian dan harmonized system code (HS Code) barang Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya No. Elemen Data PPBT Pemuatan PPBT Keberangkatan PPBT Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut PPBT Kedatangan PPBT Pembongkaran 17 Jumlah dan satuan barang Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 18 Jumlah dan jenis kemasan barang Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 19 Bruto dan netto barang Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 20 Nomor dan tanggal bill of lading (B/L) Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 21 Jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya 22 Nomor dan tanggal dokumen yang dipersyaratkan Mulai diisi Mulai diisi Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya Reload data PPBT sebelumnya F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT) PERMOHONAN PEMBATALAN PPBT Nomor : …………. (1) …………. Tanggal : ………… (2) …………. No. Pendaftaran PPBT : …………. (3) …………. Tanggal : ………… (4) …………. Kepada KPU BC / KPPBC………… (5) …………. PENGANGKUT - NPWP : ………………….…………… (6) ……………………………. - Nama : ………………………………. (7) ……………………………. - Alamat : ………………………………. (8) ……………………………. AGEN PENGANGKUT - NPWP : ………………………………. (9) ……………………………. - Nama : ……………………………… (10) ……………………………. - Alamat : ……………………………… (11) ……………………………. No Alasan Pembatalan (12) (13) Untuk Pejabat Bea dan Cukai ………………………………… (16) ………………………………… Tanda Tangan : ………….. (17) …………….. Nama : ………….. (18) …………….. NIP : ………….. (19) …………….. …….(14)……, tanggal .……(15)……. Tanda tangan dan cap perusahaan Nama / Jabatan PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor permohonan pembatalan PPBT. Nomor (2) : diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya permohonan pembatalan PPBT. (butir (1) dan butir (2) diisi oleh Pengangkut) Nomor (3) : diisi nomor pendaftaran PPBT yang dilakukan pembatalan. Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) PPBT yang dilakukan pembatalan. Nomor (5) : diisi nama Kantor Pabean tempat pendaftaran PPBT. Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (7) : diisi nama Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (8) : diisi alamat Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Agen Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (10) : diisi nama Agen Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (11) : diisi alamat Agen Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (12) : diisi nomor urut alasan pembatalan PPBT. Nomor (13) : diisi alasan pembatalan PPBT. Nomor (14) : diisi nama kota/daerah tempat permohonan pembatalan PPBT disampaikan. Nomor (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian permohonan pembatalan PPBT. Nomor (16) : diisi catatan persetujuan/penolakan pembatalan oleh pejabat bea dan cukai. Nomor (17) : diisi tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan pembatalan. Nomor (18) : diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani Nomor (17). Nomor (19) : diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani Nomor (17). G. PETUNJUK PENGISIAN PEMBETULAN ELEMEN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT) No. Elemen Data PPBT Pemuatan PPBT Keberangkatan PPBT Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut PPBT Kedatangan PPBT Pembongkaran Kondisi Kahar 1 Nama dan kode Kantor Pabean pemuatan Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 2 Nama dan kode Kantor Pabean pembongkaran Dapat diubah Dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 3 Nama dan kode pelabuhan pemuatan Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 4 Nama dan kode pelabuhan pembongkaran Dapat diubah Dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 5 Nama, NPWP, dan alamat Pengangkut Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 6 Nama, NPWP, dan alamat agen Pengangkut (jika ditunjuk) Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 7 Nama, NPWP, dan alamat pengirim Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 8 Nama, NPWP, dan alamat penerima Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 9 Nama, NPWP, dan alamat pemilik barang Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 10 Waktu keberangkatan Sarana Pengangkut Mulai diisi Mulai diisi Tidak dapat Diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 11 Waktu perkiraan kedatangan Sarana Pengangkut Dapat diubah Dapat diubah Tidak dapat Diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 12 Waktu rencana kedatangan Sarana Pengangkut Tidak/belum diisi Tidak/belum diisi Tidak dapat Diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 13 Waktu kedatangan Sarana Pengangkut Tidak/belum diisi Tidak/belum diisi Dapat diubah Dapat diubah Dapat diubah Dapat diubah No. Elemen Data PPBT Pemuatan PPBT Keberangkatan PPBT Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut PPBT Kedatangan PPBT Pembongkaran Kondisi Kahar 14 Nomor dan tanggal pendaftaran Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 15 Nama, nomor voyage, bendera kapal, tanda panggil (call sign), nomor IMO, MMSI/ registrasi) Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 16 Uraian dan harmonized system code (HS Code) barang Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 17 Jumlah dan satuan barang Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 18 Jumlah dan jenis kemasan barang Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 19 Bruto dan netto barang Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 20 Nomor dan tanggal bill of lading (B/L) Mulai diisi Mulai diisi Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah 21 Jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Dapat diubah 22 Nomor dan tanggal dokumen yang dipersyaratkan Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah Tidak dapat diubah H. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT) PERMOHONAN PEMBETULAN PPBT Nomor : ………… (1) …………. Tanggal : …………(2)…………. No. Pendaftaran PPBT : ………… (3) …………. Tanggal : …………(4)…………. Pembetulan ke : ………… (5 ………….. Nomor PPBT : ………… (6) ………….. Tanggal : …………(7)…………. sebelumnya Kepada KPU BC / KPPBC…………(8)…………. Halaman…..dari…. PENGANGKUT - NPWP : ………………………………(9)……………………………… - Nama : ………………………………(10)……………………………. - Alamat : ………………………………(11)……………………………. AGEN PENGANGKUT - NPWP : ………………………………(12)……………………………. - Nama : ………………………………(13)……………………………. - Alamat : ………………………………(14)……………………………. No Kolom / Butir No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 1 2 3 4 (15) (16) (17) (18) Untuk Pejabat Bea dan Cukai ……………………………………….(21)……………………………… ………… Tanda Tangan :…………(22)…………….. Nama :…………(23)…………….. NIP :…………(24)…………….. ……(19..…, tanggal ……(20)……… Tanda tangan dan cap perusahaan Nama / Jabatan PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor permohonan pembetulan PPBT. Nomor (2) : diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya permohonan pembetulan PPBT. (butir (1) dan butir (2) diisi oleh Pengangkut) Nomor (3) : diisi nomor pendaftaran PPBT yang dilakukan pembetulan. Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) PPBT yang dilakukan pembetulan. Nomor (5) : diisi jumlah PPBT yang telah dan sedang diberitahukan. Nomor (6) : diisi nomor PPBT yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah dilakukan pembetulan. Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) PPBT sebelumnya. Nomor (8) : diisi nama Kantor Pabean tempat pendaftaran PPBT. Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (10) : diisi nama Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (11) : diisi alamat Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Agen Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (13) : diisi nama Agen Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (14) : diisi alamat Agen Pengangkut, sesuai dengan yang tercantum dalam PPBT. Nomor (15) : diisi nomor urut data yang akan dilakukan pembetulan. Nomor (16) : diisi nomor kolom/butir uraian pada PPBT yang akan dilakukan pembetulan. Nomor (17) : diisi uraian pada PPBT yang akan diberitahukan untuk dilakukan pembetulan. Nomor (18) : diisi uraian yang seharusnya pada PPBT yang dilakukan pembetulan. Nomor (19) : diisi nama kota/daerah tempat permohonan pembetulan PPBT disampaikan. Nomor (20) : diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian permohonan pembentulan PPBT. Nomor (21) : diisi catatan persetujuan/penolakan pembetulan oleh pejabat bea dan cukai. Nomor (22) : diisi tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan pembetulan. Nomor (23) : diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani Nomor (22). Nomor (24) : diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani Nomor (22). MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI